PT Berdikari mulai mematangkan rencana proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) melalui forum diskusi kelompok yang melibatkan pemerintah dan akademisi di Jakarta pada Jumat (8/5/2026). Langkah strategis BUMN peternakan ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional sesuai prioritas Kementerian Pertanian.
Inisiasi proyek hilirisasi tersebut merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan sektor peternakan. Sebagaimana dilansir dari Money, perusahaan berkomitmen merumuskan gagasan strategis guna menjaga stabilitas industri perunggasan dari hulu hingga ke hilir.
Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, memberikan penegasan mengenai pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan desain proyek ini. Pihaknya membuka pintu bagi lembaga riset untuk menyumbangkan inovasi terbaru.
"Kami membuka inovasi kolaborasi untuk membuat atau mendesain proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi agar tercipta seperti harapan kita semua," ujar Maryadi, Direktur Utama PT Berdikari.
Sinergi lintas sektor dianggap sebagai instrumen utama dalam mencapai target kemandirian pangan Indonesia di masa depan. Maryadi menambahkan bahwa posisi korporasi adalah menjadi jembatan bagi berbagai pemangku kepentingan.
"Kami selaku korporasi senang bisa membantu masyarakat, khususnya peternak rakyat maupun negara nanti bisa saling kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada," paparnya Maryadi, Direktur Utama PT Berdikari.
Kebutuhan akan hilirisasi semakin mendesak mengingat kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara produksi dan serapan pasar. Di Kabupaten Magetan, produksi telur ayam ras dilaporkan sangat melimpah hingga memicu penurunan harga yang signifikan di tingkat peternak.
Presidium PINSAR Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, mengungkapkan bahwa volume produksi harian telah menyentuh angka sekitar 18.000 ton atau setara dengan 280 juta butir telur. Namun, angka tersebut tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat yang mumpuni.
Dampaknya, harga telur di tingkat kandang merosot tajam dari Rp 26.500 per kilogram menjadi hanya Rp 21.000 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak kesulitan karena harga jual sudah berada di bawah standar biaya operasional harian mereka.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan pemerintah terus melakukan upaya percepatan distribusi dan perluasan pasar. Pemerintah daerah juga diminta mengawasi agar harga jual tidak menyimpang dari Harga Acuan Penjualan (HAP).
"Pemerintah terus memperkuat hilirisasi, distribusi, dan perluasan pasar agar hasil produksi peternak dapat terserap lebih optimal. Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi," ucap Makmun, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian.
