Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyoroti kebutuhan mendesak bagi investasi pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di dalam negeri. Berdasarkan data Bappenas, Indonesia memproduksi setidaknya 5,5 juta ton sampah plastik setiap tahunnya.
Dilansir dari Investortrust, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti mengungkapkan bahwa saat ini baru sekitar 22% sampah plastik yang berhasil dikumpulkan untuk proses daur ulang. Ia mencatat sebagian besar pasokan daur ulang tersebut masih berpusat di wilayah Pulau Jawa.
Kinerja industri daur ulang juga dinilai belum optimal dengan tingkat utilisasi yang hanya mencapai angka 40%. Kondisi serupa terjadi pada subsektor bioplastik yang memiliki tingkat utilisasi 41% serta masih bergantung pada polimer berbasis pati impor.
"Data ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk investasi pada infrastruktur pengolahan sampah, peningkatan teknologi pengurangan kontaminasi bahan baku, riset desain untuk daur ulang (design for recycling), serta standardisasi bioplastik," kata Teni.
Teni menyampaikan hal tersebut saat agenda policy dialogue Bappenas bersama Global Green Growth Institute (GGGI) di Jakarta pada Rabu (3/12/2025). Menurutnya, diperlukan pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal guna menciptakan pasar berkelanjutan bagi produk daur ulang serta bioplastik.
"Situasi ini selaras dengan RPJMN yang mendorong percepatan ekonomi hijau melalui penguatan industri ramah lingkungan dan pengurangan jejak karbon lewat efisiensi material," ujar Teni.
Sektor sirkularitas plastik memiliki potensi investasi global yang sangat masif. Nilai pasar bioplastik pada 2024 mencapai US$20,2 miliar dan diprediksi akan melonjak hingga lima kali lipat pada tahun 2034 mendatang.
Di wilayah ASEAN, tercatat sudah ada lebih dari 80 investasi dengan nilai total US$1,59 miliar yang mayoritas menyasar perusahaan tahap awal. Namun, optimalisasi peluang ini membutuhkan sokongan regulasi dan kebijakan yang tepat dari pemerintah.
"Meski peluang ini besar, keberhasilan investasi tetap memerlukan dukungan kebijakan, regulasi, dan insentif yang tepat. Model pembiayaan seperti EPR, plastic credit, blended finance, dan impact investment menjadi instrumen penting untuk mengurangi risiko dan memperluas partisipasi investor," tutur Teni.
Kajian dari Plastic Circularity Investment Initiative (PCII) menunjukkan Indonesia memerlukan investasi tahunan sekitar Rp308 triliun untuk memperkuat ekonomi sirkular. Dari total kebutuhan tersebut, sebanyak Rp18,6 triliun dialokasikan khusus untuk sektor plastik.
"Data tersebut memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki potensi pasar menarik jika ekosistem regulasi dan insentif dipersiapkan dengan baik," kata Teni.
