Bank Sumsel Babel (BSB) resmi meluncurkan inisiatif perluasan akses keuangan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kantor Cabang Jakabaring pada Rabu (22/4/2026). Langkah strategis ini dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna menjamin kesetaraan hak layanan perbankan di wilayah tersebut.
Sebagaimana dilansir dari Kompas, kegiatan bertajuk Diseminasi Layanan Kantor Cabang BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas ini bertujuan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Selain itu, inisiatif ini merupakan kepatuhan terhadap Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai pelindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Sumsel Babel, Riera Ecorhynalda, menjelaskan bahwa transformasi pelayanan menjadi fokus utama perusahaan dalam memberikan pengalaman yang setara bagi seluruh nasabah tanpa terkecuali.
"Setiap nasabah berhak memperoleh pengalaman layanan yang setara dan bermartabat. Melalui penyediaan infrastruktur yang aksesibel serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang responsif, kami berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang inklusif dan berkeadilan," ujar Riera Ecorhynalda, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Sumsel Babel.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Selatan, Tito Adji Siswantoro, menegaskan pengawasan lembaga jasa keuangan dalam menerapkan pedoman SETARA (Sarana Ekonomi Tangguh dan Ramah). Inisiatif ini mencakup penyediaan fasilitas fisik yang memadai hingga sistem digital yang ramah bagi pengguna dengan keterbatasan.
Dalam rangkaian acara tersebut, sejumlah perwakilan komunitas disabilitas memberikan testimoni terkait penggunaan ATM khusus tunanetra serta kemudahan prosedur administrasi sebagai pengganti tanda tangan manual di Bank Sumsel Babel. Simulasi transaksi juga dilakukan untuk menunjukkan alur layanan prioritas mulai dari area parkir hingga pendampingan oleh petugas di meja pelayanan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, memberikan penekanan pada aspek kolaborasi antarlembaga untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih merata.
"Sinergi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri perbankan menjadi fondasi dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan lebih merata dan berkelanjutan," kata Edward Candra, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Implementasi standar layanan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melalui akses finansial yang lebih mudah dijangkau.
