Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sinergi ini diwujudkan melalui aksi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) saat pasar membutuhkan demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Langkah strategis tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, dikutip dari Investortrust. Skema intervensi ini dirancang secara fleksibel untuk merespons dinamika pasar keuangan secara real-time.
"Dan sebaliknya juga, kita bisa melakukan penjualan SBN pada saat waktu yang tepat," kata Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, saat menjadi pembicara kunci di Central Banking Forum 2026, di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Otoritas moneter berharap kebijakan ini mampu meningkatkan daya tarik produk instrumen domestik bagi para investor. Berdasarkan data terbaru, performa SBN dalam sepekan terakhir terus menunjukkan tren masuknya modal atau inflow.
Hingga 8 April 2026, BI mencatat aliran modal atas kepemilikan SBN tercatat sebesar Rp 199,1 triliun dari non bank, Rp -21,1 triliun untuk non residen, dan Rp 57,5 triliun untuk bank.
Daya tarik instrumen domestik juga terlihat pada performa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang bergerak positif. Peningkatan imbal hasil instrumen ini berhasil memicu aliran dana masuk yang signifikan dari para pemodal.
Hingga 8 April, SRBI mengalami aliran dana masuk sebesar Rp 29,08 triliun.
"Dan SRBI juga beberapa kali lelang, inflow asingnya juga masuk cukup banyak," kata dia.
Selain mengoptimalkan operasi moneter internal, BI memperketat regulasi perdagangan valuta asing. Bank sentral menerapkan kewajiban penyertaan dokumen underlying yang jelas untuk transaksi penukaran dolar AS dengan nominal tertentu.
"Jadi kalau sebelumnya US$ 100.000 sekarang kami sudah mengeluarkan aturan transaksi di atas US$ 50.000 itu bisa dilakukan tapi ada underlying-nya yang jelas," ucap dia.
Langkah mitigasi lain dilakukan dengan memperluas implementasi kerja sama Local Currency Transaction (LCT). Skema ini mendorong penyelesaian transaksi perdagangan internasional menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, bukan dolar AS.
"Transaksi kita dengan China, Jepang saja, per bulan sudah mencapai Rp 3-3,5 miliar per bulan. Kalau kita bisa langsung dengan LCT dan bisa diperluas, tentunya kan tekanan terhadap rupiah-dolar AS bisa kita kurangi," kata dia.
