Bank Indonesia (BI) memperluas jangkauan sistem pembayaran digital QRIS Antarnegara ke India, Hongkong, dan Timor Leste pada tahun ini. Keputusan strategis tersebut diumumkan dalam konferensi pers virtual pada Rabu (20/5/2026) sebagai upaya merealisasikan target penggunaan di delapan negara.
Ekspansi ini dilakukan karena saat ini QRIS Antarnegara baru diimplementasikan di enam negara mitra. Berdasarkan data yang dilansir dari Money, negara-negara yang sudah terhubung lebih dulu meliputi Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.
"Kita juga akan memperluas kerja sama QRIS Crossborder. Mungkin di tahun 2026 ini kita akan menargetkan dengan India, dengan Hongkong, dan juga dengan Timor Leste," ujarnya saat konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2026).
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa pertumbuhan volume transaksi terus menunjukkan tren positif. Lonjakan ini terjadi baik dari segi penggunaan oleh warga negara Indonesia di luar negeri (outbound) maupun belanja turis asing di dalam negeri (inbound).
"Saat ini sudah terhubung dengan enam negara dan baik transaksi QRIS inbound maupun outbound itu menunjukkan peningkatan," kata dia.
Indikator kesuksesan program ini terlihat dari nilai transaksi turis asing di Indonesia yang telah menembus angka Rp 2,28 triliun sejak awal peluncuran. Di samping pencapaian internasional, performa transaksi domestik juga menunjukkan pergerakan yang masif.
Nilai transaksi QRIS di dalam negeri kini menyentuh Rp 7,83 miliar dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 17 miliar. Peningkatan nilai ini berjalan selaras dengan pertumbuhan basis pengguna yang telah mencapai 63 juta orang dari target 70 juta pengguna.
Sektor pelaku usaha juga mencatat perluasan jaringan yang signifikan dengan total 45,3 juta merchant terintegrasi dari target 47 juta merchant. Filianingsih menegaskan bahwa penguatan infrastruktur digital ini menjadi pilar penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha kecil.
"Ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan digital ekonomi dan financial inclusion ingin menjangkau minimal 66 persen UMKM karena kita tahu UMKM ini menyumbang sekitar 61 persen dari PDB," tuturnya.
