Bank Indonesia (BI) memperkuat intervensi valas secara besar-besaran di pasar domestik maupun luar negeri demi menahan tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat gejolak global. Langkah stabilisasi secara menyeluruh tersebut disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (8/5/2026).
Dilansir dari Detik Finance, aksi stabilisasi ini berdampak pada penurunan cadangan devisa sekitar US$ 10 miliar. Kendati demikian, mayoritas intervensi tersebut diterapkan lewat instrumen swap dan hedging agar devisa negara tidak terkuras terlalu dalam.
"Sehingga penurunan cadangan devisa yang sekitar US$ 10 miliar, itu baru sebagian saja intervensi yang tunai ini, karena yang sebagian besar lebih dari 2/3 itu adalah untuk secara swap sama hedging, supaya ini tidak semua menguras cadangan devisa," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/5/2026).
BI juga menahan BI-Rate di level 4,75% sejak Januari 2025 dan menaikkan SRBI tenor 12 bulan menjadi 6,41% untuk menarik modal asing. Di sisi lain, likuiditas rupiah tetap dijaga melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebesar Rp 332 triliun sepanjang 2025 dan tambahan Rp 133 triliun secara year to date pada 2026.
"Langkah dan seterusnya adalah, sebenarnya kami belajar dulu, zaman 1997, 1998, 2008 dulu kan kita banyak fokus untuk stabilitas nilai rupiah, banyak intervensi tidak sadar intervensi ini yang menaikkan instrumen moneter tapi menguras likuiditas. Sehingga, ya mengobati stabilitas nilai rupiah tapi menimbulkan kekeringan likuiditas," jelasnya.
Kebijakan moneter ini sengaja dikombinasikan dengan strategi menjual SBN jangka pendek demi menarik arus modal masuk, sekaligus membeli SBN jangka panjang untuk menahan lonjakan yield obligasi pemerintah.
"Kami nggak mau itu. Makanya kami membeli pembelian SBN dari pasar sekunder, sehingga likuiditasnya ngucur lagi, sehingga tahun lalu kami beli Rp 332 triliun, year to date kami lakukan Rp 133 triliun, ini sekaligus ya, untuk satu tujuannya, adalah supaya tidak kekeringan likuiditas," sambung dia.
Langkah pengetatan juga menyasar pada pembelian dolar AS tanpa underlying, di mana batas pembelian per bulan yang sempat diturunkan dari US$ 100 ribu menjadi US$ 50 ribu pada April akan dipangkas lagi menjadi US$ 25 ribu mulai Juni 2026.
"Kemudian batasan pembelian dolar yang semula US$ 100 ribu menjadi US$ 50 ribu mulai April, nanti kami sampaikan nanti mulai Juni akan diturunkan menjadi US$ 25 ribu. Sehingga pembelian dolar tanpa underlying, silahkan kalau tanpa underlying itu nanti mulai Juni menjadi US$ 25 ribu, supaya betul-betul yang beli dolar, 'nemen ya', beneran seperti itu," beber Perry.
Guna memperkuat stabilitas, BI turut memperluas transaksi Local Currency Transaction (LCT) rupiah-yuan yang terhubung dengan China dan Hong Kong, menunjuk bank domestik untuk transaksi offshore non-deliverable forward (NDF), serta memperketat pengawasan korporasi. Perry meyakini kurs dolar AS akan bergerak ke kisaran Rp 16.200 hingga Rp 16.800.
