Bank Indonesia mengambil langkah agresif dengan menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin guna menjaga stabilitas mata uang rupiah yang melemah ke level Rp17.855 per dolar AS pada perdagangan Kamis (28/5), seperti dilansir dari Media Indonesia.
Pelemahan mata uang Garuda sebesar 54 poin tersebut dinilai memerlukan keselarasan kebijakan dari pemerintah. Pengetatan moneter oleh bank sentral tidak akan cukup meredam gejolak eksternal tanpa adanya sinkronisasi dengan kebijakan fiskal.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyatakan bahwa kebijakan teranyar Bank Indonesia sudah jauh lebih progresif daripada langkah-langkah sebelumnya demi memulihkan kepercayaan pasar keuangan.
ÔÇ£BI mulai kembali ke pendekatan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve seperti era 2018,ÔÇØ ujarnya dalam keterangannya, Kamis (28/5).
Langkah tersebut dipandang sangat krusial agar para pelaku pasar melihat komitmen penuh otoritas moneter. Penjagaan nilai tukar ini memiliki urgensi yang setara dengan pengendalian inflasi jangka menengah agar dampaknya tidak merembet ke sektor rill.
ÔÇ£Kadang bank sentral harus bertindak sebelum inflasi benar-benar muncul,ÔÇØ kata Fakhrul.
Ia menambahkan bahwa beban penanganan sentimen negatif global saat ini tidak boleh ditumpukan kepada Bank Indonesia sendirian. Diperlukan bauran kebijakan yang seimbang antara moneter dan fiskal agar gejolak pasar lebih terkendali.
ÔÇ£Kalau BI sudah mengetatkan kebijakan tetapi fiscal stance dan komunikasi kebijakan belum sinkron, maka tekanan terhadap rupiah tetap besar,ÔÇØ tuturnya.
Pelaku pasar keuangan saat ini menantikan adanya kejelasan arah serta kesamaan visi antara pemerintah dan bank sentral. Koordinasi yang kuat sangat dibutuhkan mengingat lanskap ekonomi dunia kini dipenuhi ketidakpastian tinggi akibat fragmentasi geopolitik dan mahalnya biaya energi.
ÔÇ£Pasar ingin melihat burden sharing yang lebih seimbang. Jangan semua tekanan ditanggung rupiah dan BI,ÔÇØ jelasnya.
Pengumuman kebijakan yang bersifat mendadak di tengah sentimen pasar yang buruk juga disorot karena memperparah ketidakpastian. Menurutnya, penyesuaian arah kebijakan fiskal nasional harus dibuat lebih adaptif terhadap perubahan struktural global.
ÔÇ£Pasar membutuhkan roadmap penyesuaian yang jelas dan kredibel,ÔÇØ tandasnya.
