Pemerintah Amerika Serikat memberikan penawaran strategis kepada Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur penerbangan militer. Tawaran ini berkaitan dengan optimalisasi fasilitas bandara di daerah Jawa Barat.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat angkut Hercules untuk kawasan Asia. Informasi ini dilansir dari Detik Travel melalui penjelasan otoritas terkait.
Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, membagikan kabar tersebut dalam Rapat Kerja Bersama antara Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan TNI pada Selasa (19/5/2026).
Rencana besar ini berawal dari usulan yang diajukan oleh Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth. Menanggapi tawaran tersebut, pihak Indonesia menunjuk Bandara Kertajati di Majalengka sebagai lokasi pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) untuk Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules.
Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, memaparkan alasan di balik penunjukan lokasi tersebut. Menurutnya, Bandara Kertajati dipilih karena memiliki wilayah daratan yang sangat lapang serta didukung oleh sarana penerbangan yang mumpuni.
Gagasan mendirikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati pertama kali muncul pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Proyek ini diinisiasi saat wilayah Jawa Barat membutuhkan gerbang udara baru yang lebih besar.
Fase awal pengerjaan dimulai dengan studi kelayakan pada tahun 2003, yang kemudian dilanjutkan dengan ketetapan penentuan titik lokasi pada tahun 2005. Pemerintah Provinsi Jawa Barat awalnya berkomitmen mengucurkan dana pembangunan secara mandiri lewat APBD.
Meski begitu, dinamika di lapangan membuat proyek berjalan lambat dan sempat tertunda selama beberapa tahun. Kondisi ini memicu pemerintah pusat untuk mengambil alih kendali program pembangunan.
Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akhirnya dikucurkan untuk mendanai pembebasan lahan serta konstruksi awal pada tahun 2014. Percepatan pembangunan terjadi setelah proyek ini dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pekerjaan fisik bandara ini berlangsung intensif dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Bandara Kertajati kemudian resmi memulai operasionalnya pada 24 Mei 2018 yang ditandai oleh pendaratan pertama pesawat kepresidenan.
Pada masa awal peresmian, landasan pacu yang tersedia memiliki panjang 2.500 meter dan dirancang untuk melayani pesawat berukuran sedang. Total investasi yang diserap untuk mendirikan bandara ini mencapai kisaran Rp2,6 triliun yang bersumber dari kolaborasi sektor publik dan korporasi swasta.
Tata kelola operasional bandara kini dipegang oleh PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB). Lembaga ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk secara khusus untuk mengurus perkembangan kawasan tersebut.
Tantangan Operasional dan Harapan Baru
Fasilitas transportasi di Majalengka ini sempat menghadapi kendala besar dalam menggaet pasar penerbangan sipil. Jumlah aktivitas penerbangan harian di bandara ini tidak berjalan maksimal sesuai target awal perencanaan.
Faktor utama yang menghambat perkembangan tersebut adalah aksesibilitas menuju lokasi yang dinilai kurang strategis. Jarak Kertajati yang jauh dari pusat perekonomian seperti Kota Bandung membuat calon penumpang memilih jalur alternatif lain.
Kondisi ini diperparah oleh belum siapnya sarana tol konektivitas dan armada transportasi publik pada masa awal pembukaan. Akibatnya, perusahaan maskapai enggan membuka rute penerbangan reguler dari dan menuju Majalengka.
Rangkaian hambatan tersebut membuat suasana di dalam kawasan bandara menjadi sepi penumpung. Bahkan, situasi tersebut sempat memicu munculnya opini publik bahwa infrastruktur ini mengalami mati suri.
Hadirnya program kerja sama internasional untuk perawatan armada pesawat C-130 ini membawa angin segar bagi masa depan bandara. Proyek MRO berskala Asia ini diproyeksikan mampu memperkuat kemandirian sektor industri pertahanan sekaligus menyokong sistem logistik penerbangan strategis milik Indonesia.
