Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Irvansyah menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Rabu (29/4/2026) guna membahas rencana pengajuan tambahan anggaran dan penguatan armada. Pertemuan selama 1,5 jam tersebut difokuskan pada peningkatan fasilitas keamanan laut menuju Indonesia Emas 2045.
Dilansir dari Ekonomi, diskusi antara pimpinan Bakamla dan Bendahara Negara ini mencakup potensi kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Salah satu poin krusial yang dipaparkan adalah pemenuhan kebutuhan kapal patroli yang saat ini jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan luas wilayah operasional.
Irvansyah menekankan bahwa dukungan fiskal dari pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat beban tugas instansi yang besar tidak sebanding dengan ketersediaan alat utama sistem persenjataan saat ini. Target ambisius telah ditetapkan untuk memperkuat kedaulatan perairan nasional dalam dua dekade mendatang.
"Anggaranya kecil, tetapi tugasnya besar, jadi perlu dukungan dari Menteri. Kan saya itu sudah menghitung sampai 2045 Indonesia Emas harusnya punya 274 kapal. Dari target 274 kapal saat ini ada 10," ujar Irvansyah, Kepala Bakamla.
Langkah penguatan ini juga diarahkan pada kolaborasi teknis melalui patroli bersama dengan pihak Bea Cukai untuk menekan angka kegiatan ilegal di laut. Sinergi tersebut diproyeksikan dapat melindungi keuangan negara dari potensi kerugian akibat penyelundupan komoditas dari luar negeri.
Bakamla berharap keterlibatan mereka dalam pengamanan wilayah perairan dapat berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara. Kesepakatan kolaborasi ini rencananya akan segera diformalkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sedang dalam tahap penyelesaian akhir.
Peningkatan intensitas pengawasan dianggap mendesak karena masih maraknya upaya memasukkan barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Irvansyah mencatat sejumlah kasus penindakan yang telah dilakukan personelnya terhadap barang selundupan asal negara tetangga.
"Yang pernah saya tindak itu, penyelundupan tekstil. Kalau enggak 2025, 2024. Tekstil sama baju bekas. Ada yang dari Malaysia," ungkap Irvansyah, Kepala Bakamla.
Hingga saat ini, Bakamla terus mengidentifikasi berbagai modus penyelundupan mulai dari produk tekstil hingga perangkat elektronik. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik terang bagi peningkatan kapasitas pengawasan laut Indonesia melalui dukungan anggaran yang lebih memadai.
