Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan melalui pembenahan skema pembagian hasil pada Selasa (5/4/2026). Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam sesuai amanat konstitusi.
Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi finansial secara maksimal, baik dari operasional tambang yang sudah berjalan maupun proyek-proyek baru di masa depan. Fokus utama kebijakan ini terletak pada penyeimbangan porsi keuntungan antara negara dan pihak swasta selaku pengelola, sebagaimana dilansir dari Ekonomi.
"Khususnya pertambangan-pertambangan baik yang lama maupun yang baru itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal," kata Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bahlil mengungkapkan bahwa otoritas terkait tengah mengkaji pola kerja sama yang telah diterapkan pada industri minyak dan gas bumi. Skema tersebut dinilai potensial untuk diadaptasi ke dalam kontrak-kontrak pertambangan mineral dan batu bara guna memberikan kepastian porsi bagi pemerintah.
"Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta," jelas Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan pihak swasta melalui sistem konsesi atau perizinan tetap terbuka lebar. Namun, instrumen baru akan dirancang agar pembagian porsi pendapatan lebih memihak kepada kepentingan negara sebagai pemilik sumber daya.
"Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar," tandas Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pertemuan terbatas di Istana Negara tersebut juga dimanfaatkan untuk melaporkan fluktuasi harga minyak mentah dunia kepada Presiden Prabowo Subianto. Diskusi mencakup kaitan antara pergerakan harga minyak global dengan indikator harga minyak mentah Indonesia (ICP).
"Tadi saya kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk di dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP," kata Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
