Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan pemberlakuan mandatori Biodiesel 50 atau B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Penegasan target ini disampaikan pada Senin (11/5/2026) di Jakarta sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi terbarukan di Indonesia.
Target tersebut ditetapkan untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Melalui program ini, pemerintah mewajibkan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati (BBN) dari minyak sawit mentah (CPO) ke dalam 50 persen solar.
Sebagaimana dilansir dari Suara, pemerintah saat ini sedang menjalankan serangkaian uji teknis. Pengujian penggunaan bahan bakar B50 tersebut menyasar sektor transportasi kereta api, perkapalan, hingga operasional alat berat guna memastikan performa mesin tetap terjaga.
"Doakan, dalam jadwal kita (tetap) 1 Juli penerapan. Sekarang kan ujicoba di kapal, di beberapa alat berat, di kereta. Mudah-mudahan enggak ada soal," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kendati target jadwal telah ditetapkan, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah akan bersikap fleksibel. Jika ditemukan kendala teknis pada mesin selama masa pengujian, jadwal implementasi mandatori ini berpotensi mengalami penyesuaian dari rencana semula.
"Katakanlah dalam uji coba itu ada mesinnya, ada mungkin enggak pas, kita akan melakukan penyesuaian," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kebijakan mandatori B50 merupakan tahap lanjutan dari program berkelanjutan yang telah dimulai sejak B10 pada 2016. Setelah melalui berbagai fase, pemerintah telah secara resmi memberlakukan mandatori B40 pada tahun 2025 sebelum beralih ke standar yang lebih tinggi.
Selain bertujuan menekan beban impor, langkah strategis ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional secara menyeluruh. Pemerintah memproyeksikan penggunaan CPO dalam skala besar untuk bahan bakar akan memperkuat posisi industri kelapa sawit domestik di pasar energi global.
