CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia enggan memberikan konfirmasi mendalam mengenai rumor rencana pemerintah membentuk badan ekspor komoditas strategis di Jakarta pada Selasa (19/5/2026).
Sikap irit bicara dari kedua pejabat tersebut mengemuka setelah mereka menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian ESDM. Isu mengenai pembentukan lembaga baru ini sebelumnya telah memicu sentimen negatif di pasar modal nasional.
Dilansir dari Suara, Rosan Roeslani memilih tidak memberikan jawaban pasti saat dicecar pertanyaan oleh para jurnalis mengenai kepastian pembentukan badan ekspor tersebut.
"Ya, sudah tunggu besok. Entar ada penjelasan besok semua," kata Rosan di Kementerian ESDM, Jakarta pada Selasa (19/5/2026).
Respons serupa juga ditunjukkan oleh Bahlil Lahadalia yang menolak memberikan komentar lebih terperinci mengenai kepastian dari desas-desus kelembagaan baru itu.
"Tunggu saja, ya," kata Bahlil.
Rencana pembentukan badan baru tersebut memicu spekulasi luas karena dikabarkan bakal mengontrol penuh alur ekspor komoditas andalan Indonesia, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan produk pertambangan. Sistem ini mewajibkan seluruh korporasi terkait untuk menjual hasil produksi mereka melalui lembaga tersebut.
Gagasan ini muncul sebagai respons pemerintah guna meminimalkan penyelewengan laporan transaksi atau praktik under invoicing dalam kegiatan ekspor nasional. Kendati demikian, wacana ini memicu kecemasan pelaku usaha terkait potensi munculnya monopoli pasar hingga berdampak pada merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan dalam dua hari terakhir.
Presiden Prabowo Subianto dirumorkan bakal mengumumkan secara resmi berdirinya badan pengelola ekspor tersebut pada Rabu (20/2/2026). Hingga saat ini, kejelasan mengenai posisi lembaga ekspor itu apakah berada di bawah kendali Danantara atau berdiri sendiri masih belum diputuskan oleh pemerintah.
