Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG secara nasional berada dalam kondisi aman pada Selasa (12/5/2026). Jaminan kecukupan energi tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Kepastian mengenai ketahanan energi nasional ini dilaporkan guna menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Dilansir dari Money, Bahlil menegaskan bahwa indikator volume cadangan saat ini telah melampaui batas bawah yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.
"Tadi saya melaporkan pada presiden kaitannya dengan kesiapaan BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude (minyak mentah) semua diatas standar minimun nasional. jadi insya Allah tidak ada masalah," jelas Bahlil, Menteri ESDM.
Kendati posisi cadangan dinyatakan aman, pengawasan terhadap stok energi tetap dilakukan secara intensif oleh kementerian terkait. Langkah ini diambil sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi kendala teknis maupun distribusi di lapangan.
Selain membahas masalah energi, pertemuan di Istana tersebut juga menyinggung penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama bagi entitas yang beroperasi di dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pembersihan terhadap izin-izin yang terbukti melanggar aturan operasional.
"Ini sudah presiden menginstruksikan sejak dua bulan lalu kalau enggak salah untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," jelas Bahlil, Menteri ESDM.
Pada sektor penerimaan negara, pemerintah mengambil kebijakan untuk menangguhkan penerapan royalti baru pada sejumlah komoditas tambang strategis. Penundaan ini mencakup komoditas tembaga, timah, nikel, emas, hingga perak demi mencari keseimbangan beban fiskal.
"Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan," jelas Bahlil, Menteri ESDM.
Kementerian ESDM saat ini tengah menggodok struktur tarif royalti yang dianggap lebih kompetitif bagi pelaku industri namun tetap optimal bagi pendapatan negara. Formulasi tersebut diharapkan dapat segera diimplementasikan dalam waktu dekat.
"(Target Juni) masih kami pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan pengusaha tetapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," katanya Bahlil, Menteri ESDM.
