Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG nasional berada dalam kondisi aman saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Kepastian tersebut mencakup cadangan minyak mentah dan bahan bakar yang berada di atas standar minimum nasional, sebagaimana dilansir dari Nasional. Penegasan ini muncul sebagai respons atas kebutuhan energi masyarakat yang tetap stabil di tengah tantangan distribusi.
"Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude (minyak mentah), semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insyaallah enggak ada masalah," ujar Bahlil, Menteri ESDM.
Selain membahas ketahanan energi, Bahlil menyampaikan perkembangan mengenai pembenahan sektor pertambangan yang menjadi perhatian serius kepala negara. Fokus utama dalam laporan tersebut adalah penertiban administrasi bagi pemegang izin yang tidak aktif.
"Saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi enggak pernah dijalankan," jelas Bahlil, Menteri ESDM.
Proses evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden yang sudah dikeluarkan sejak beberapa bulan sebelumnya. Pemerintah menargetkan optimalisasi lahan tambang agar memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi nasional.
"Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," imbuh Bahlil, Menteri ESDM.
Laporan ketersediaan stok nasional ini kontras dengan situasi di beberapa wilayah yang sempat mengalami hambatan pasokan. Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, warga sempat mengeluhkan kelangkaan bahan bakar eceran selama beberapa hari.
Kondisi serupa terjadi di Labuan Bajo yang berdampak luas pada sektor transportasi. Kelangkaan di wilayah tersebut menghambat pergerakan kendaraan darat serta operasional kapal kayu dan kapal cepat (speedboat) milik pelaku wisata.
Wilayah pesisir Sumatera Barat juga mencatat kelangkaan Pertalite pada awal Mei 2026 di sejumlah SPBU. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyoroti dampak serius masalah ini terhadap masyarakat pesisir pada Rabu (6/5/2026).
"Ketika nelayan sulit mendapatkan Pertalite, masalahnya sudah masuk ke jantung ekonomi pesisir. Dampaknya cepat terasa di pasar, pasokan ikan turun, harga protein rakyat naik, dan pedagang ikan kehilangan volume penjualan," ujar Syafruddin, Ekonom Universitas Andalas.
Ketergantungan tinggi nelayan kecil terhadap BBM subsidi menjadikan kelompok ini paling rentan saat terjadi gangguan distribusi di lapangan.
