Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait kebutuhan 19.000 ekor sapi per hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bekasi pada Selasa (21/4). Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan simulasi perhitungan teknis dan bukan kondisi operasional harian yang akan diterapkan secara riil.
Sebagaimana dilansir dari Detik Health, estimasi tersebut muncul dari asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengolah menu berbahan daging sapi secara serentak. Penjelasan ini bertujuan untuk meluruskan persepsi publik mengenai volume kebutuhan logistik harian program pemerintah tersebut.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," jelas Dadan, Kepala BGN.
Dadan memaparkan bahwa kapasitas produksi satu SPPG dalam satu siklus memasak memerlukan sekitar 350 hingga 382 kilogram daging sapi. Volume tersebut setara dengan jumlah daging yang dihasilkan dari satu ekor sapi dewasa untuk memenuhi rasio gizi yang ditentukan.
"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," papar Dadan, Kepala BGN.
BGN memastikan tidak akan menerapkan kebijakan menu tunggal yang seragam di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga pangan. Penggunaan menu yang bervariasi dimaksudkan agar tidak terjadi lonjakan permintaan mendadak terhadap satu jenis komoditas tertentu di pasar domestik.
Kebijakan fleksibilitas menu ini diambil berdasarkan evaluasi distribusi pangan pada momen peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto 17 Oktober lalu. Dadan mencatat bahwa penggunaan menu telur secara masif dalam satu hari sempat memberikan tekanan pada harga pasar nasional.
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkap Dadan, Kepala BGN.
Lembaga tersebut kini menitikberatkan pada pemberdayaan sumber daya pangan lokal di setiap titik pelayanan. Penyesuaian menu dilakukan dengan mempertimbangkan preferensi kuliner masyarakat di daerah masing-masing guna meminimalisir dampak ekonomi makro.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," tutup Dadan, Kepala BGN.
