Implementasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di berbagai wilayah dilaporkan mengalami hambatan akibat status tanah. Kendala utama muncul karena lokasi yang direncanakan masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Banyak area strategis untuk fasilitas desa ternyata telah dipetakan pemerintah sebagai kawasan pertanian yang fungsinya wajib dipertahankan. Dilansir dari Kompas, kondisi ini memicu peninjauan ulang terhadap sejumlah proyek pembangunan fasilitas umum.
Lokasi yang teridentifikasi sebagai sawah dilindungi tidak dapat dibangun secara instan. Pelaksanaan proyek di atas lahan tersebut memerlukan mekanisme perizinan khusus yang ketat sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, Lahan Sawah Dilindungi atau LSD merupakan hamparan sawah yang ditetapkan secara resmi melalui pemetaan pemerintah. Kebijakan ini bertujuan menjaga agar fungsi lahan tidak berubah menjadi area komersial.
Status LSD berfungsi mengunci lahan agar tidak beralih fungsi menjadi pemukiman, pabrik, atau ruko. Langkah preventif ini diambil guna menekan laju konversi sawah produktif yang berisiko mengancam ketersediaan pangan nasional.
Kebijakan penetapan LSD diperkuat oleh payung hukum yang jelas. Landasan utamanya meliputi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024. Aturan ini mengatur prosedur verifikasi data serta tata cara pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah.
Urgensi Ketahanan Pangan Nasional
Penjagaan tanah LSD menjadi krusial seiring bertambahnya populasi penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan beras. Pemerintah menilai penyusutan lahan sawah akibat pembangunan dapat menurunkan produksi beras nasional secara signifikan.
Saat ini, delapan provinsi telah menerapkan kebijakan LSD secara intensif. Wilayah tersebut meliputi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Di daerah-daerah tersebut, moratorium terbatas terhadap alih fungsi lahan sedang diberlakukan. Pengecualian hanya diberikan untuk pemegang Hak Atas Tanah Non Pertanian yang sudah terbit serta Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proses Verifikasi dan Pengendalian Ketat
Meskipun perlindungan sawah sudah direncanakan sejak lama, penguatan pengendalian alih fungsi secara terpadu baru diintensifkan sejak 2019. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap pesatnya pembangunan yang menggerus sektor pertanian.
Pemerintah memanfaatkan citra satelit untuk memetakan area produktif yang kemudian divalidasi langsung di lapangan. Proses ini mencakup inventarisasi dan penetapan lahan sawah yang wajib dilindungi secara nasional.
Lahan dengan status LSD pada dasarnya harus tetap digunakan untuk kegiatan pertanian. Perubahan fungsi hanya diizinkan dalam situasi khusus setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Kajian teknis tersebut dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek tata ruang serta kondisi riil lahan. Dampak lingkungan dan sosial ekonomi juga menjadi indikator utama dalam pemberian izin perubahan status tanah tersebut.
