Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima menegaskan bahwa kritik yang dilayangkan partainya merupakan upaya membela pemerintah Presiden RI lewat jalur oposisi yang demokratis. Sikap tersebut disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), dilansir dari Nasional.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi fungsi pengawasan PDIP demi menjaga keseimbangan kekuasaan. Aria Bima menjelaskan bahwa kritik dari partainya selalu memiliki landasan yang jelas dan terukur.
"Yang disampaikan Pak Prabowo tadi sebenarnya marwah PDI-P adalah kata lain kritis di dalam konteks check and balances itu juga membela pemerintah. Tetapi dengan cara yang benar," kata Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II DPR.
Aria memaparkan bahwa indikator kebenaran dalam penyampaian kritik mengacu pada koridor hukum tertinggi negara, asas Pancasila, serta kemaslahatan masyarakat luas.
"Ya kritisnya sekali lagi kita bela pemerintah dengan cara yang benar. Benar tidak sekehendak PDI perjuangan. Benar dalam konteks Pancasila, konstitusi, dan kebebasan pada rakyat. Kalau PDI lebih pada wong cilik misalnya gitu. Ini garis-garis di dalam kita mengkritisi pemerintah," ujar Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II DPR.
Politikus PDIP tersebut juga mengklarifikasi bahwa partainya tidak menaruh prasangka buruk terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk tidak sekadar bersikap antipati atau melayangkan kecaman tanpa argumen yang kuat.
"PDI-P tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah," ujar Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II DPR.
Kendati memilih berada di luar susunan kabinet, Aria mendefinisikan posisi hukum dan politik partainya saat ini sebagai mitra strategis bagi eksekutif. Langkah kritis baru akan diambil apabila kebijakan yang lahir berpotensi mencederai hak-hak masyarakat serta aturan negara.
"Itulah sebutan sebagai mitra strategis. Tetapi kita akan bersuara lantang, kritis, argumentatif, memberikan alternatif, pada saat itu menyangkut kepentingan rakyat, konstitusi, dan Pancasila," tegas Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II DPR.
Kehadiran kekuatan politik di luar struktur pemerintahan dinilai sangat vital bagi kesehatan iklim demokrasi di parlemen. Peran tersebut dibutuhkan agar gagasan alternatif yang berpihak pada rakyat tetap bisa disuarakan.
"Apapun parlemen ini butuh kekuatan kritis yang eksis. Partai yang di luar pemerintah mampu memberikan kritik yang benar-benar membunyikan suara-suara alternatif atau pikiran-pikiran alternatif yang dianggap perlu untuk kepentingan rakyat," pungkas Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II DPR.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sempat berkelakar mengenai tajamnya kritik dari kader PDIP.
"Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDI-P ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
Meski mengaku merasa pilu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dapat memaklumi seluruh kritik tersebut sebagai bagian dari sistem pengawasan demi menjaga iklim demokrasi yang sehat melalui mekanisme check and balances.
