Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan kebijakan devisa ketat pada Kamis (21/5/2026). Langkah tersebut diusulkan guna mengatasi tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini sangat membebani industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.
Krisis pada sektor manufaktur ini dipicu oleh lonjakan harga serta kelangkaan pasokan bahan baku akibat penutupan Selat Hormuz yang belum pulih. Akibatnya, industri dalam negeri yang sangat bergantung pada impor bahan baku intermediate kini menghadapi beban operasional yang semakin berat, sebagaimana dilansir dari Money.
Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa pengetatan devisa sangat krusial agar Bank Indonesia tidak perlu menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga dinilai justru akan memperparah tekanan bagi industri tekstil nasional.
"Selain keluarnya modal jangka pendek dipasar keuangan dan pembayaran beban bunga utang pemerintah, tingginya ketergantungan industri pada bahan baku impor khususnya bahan baku intermediate juga menjadi pemicu melemahnya rupiah,ÔÇØ jelas Redma dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
Defisit volume perdagangan pada sektor TPT sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2025. Perhitungan lalu lintas devisa diperkirakan minus sekitar 2 miliar dollar AS jika mengakomodasi komponen impor ilegal, mesin, suku cadang, serta bahan kimia penolong.
ÔÇ£Kalau 15 tahun yang lalu perdagangan di sektor ini masih surplus sekitar 8 miliar dollar AS, saat ini sudah jadi negatif,ÔÇØ ungkap Redma.
Asosiasi mendukung pembatasan penukaran valuta asing tanpa underlying maksimal 25.000 dollar AS oleh Bank Indonesia untuk mempersempit ruang impor ilegal. APSyFI juga mengusulkan integrasi dokumen underlying transaksi valas dengan sistem perpajakan guna memperketat pengawasan aktivitas impor.
"Jadi tinggal dihitung dengan cermat kebutuhan bahan baku impor perusahaan, dianalisis rantai nilainya hingga didapatkan berapa kebutuhan riil bahan baku impornya, sengan pertimbangan ketersediaan kapasitas di dalam negeri," tambahnya.
Penerapan kebijakan substitusi impor yang efektif diyakini mampu menekan laju impor bahan baku intermediate sektor TPT hingga kisaran 5 miliar sampai 6 miliar dollar AS per tahun. Kebijakan devisa ketat semacam ini dinilai telah berhasil diimplementasikan di India untuk mendorong penggunaan bahan baku domestik.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil), Agus Riyanto berpendapat bahwa rendahnya utilitas industri tekstil saat ini berakar dari regulasi impor yang belum terkendali dengan optimal. Demi menjaga stabilitas rupiah, ia menyarankan kolaborasi intervensi kebijakan industri dan perdagangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan melalui skema kewajiban Devisa Hasil Ekspor seperti pada sektor sumber daya alam.
