Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menyatakan bahwa sektor usaha di Indonesia terancam menghentikan aktivitas produksi pada April dan Mei 2026 akibat gangguan rantai pasok global. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR pada Selasa (14/4/2026).
Krisis di wilayah Timur Tengah disebut menjadi faktor utama yang menghambat ketersediaan bahan baku impor bagi industri dalam negeri. Kondisi tersebut diperparah dengan pelemahan ekonomi global yang membuat aliran distribusi logistik menjadi sangat terbatas bagi para pelaku usaha.
Berdasarkan laporan yang dilansir dari Detik Finance, kelangkaan bahan baku plastik menjadi ancaman nyata yang sudah dirasakan oleh para pengusaha di lapangan saat ini. Pasokan plastik yang menipis memicu lonjakan harga tinggi yang memberatkan beban operasional perusahaan.
Sektor industri makanan dan minuman menjadi yang paling terdampak mengingat plastik merupakan komponen vital untuk kemasan produk. Kelangkaan ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas harga di pasar serta menurunkan daya beli masyarakat secara luas.
"Sebagai contoh, bahan baku plastik sudah enggak ada, sudah langka. Padahal yang namanya makanan, minuman itu pakai plastik," kata Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO.
Bob menegaskan bahwa ketidakpastian mengenai keberlanjutan produksi pada bulan ini dan bulan depan menjadi situasi sulit yang sedang dihadapi dunia usaha. Pihaknya berharap kendala pasokan ini tidak sampai memberikan dampak buruk terhadap nasib para tenaga kerja di sektor terdampak.
Guna mengatasi krisis ini, APINDO mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah debirokrasi dengan mempermudah perizinan impor bahan baku. Fleksibilitas aturan dinilai krusial agar pengusaha dapat menjaga produktivitas di tengah tekanan geopolitik dunia.
Pihak pengusaha juga menekankan pentingnya sinergi antara pemberi kerja dan pekerja untuk mengantisipasi gejolak ekonomi. Langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu menyerap dampak kenaikan biaya produksi tanpa harus mengorbankan stabilitas operasional industri.
