Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Maret 2026. Data fiskal tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Selasa (5/5/2026).
Kondisi keuangan negara tersebut dinilai masih dalam koridor yang direncanakan meskipun angka defisit mulai mendekati ambang batas satu persen. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Money, pertumbuhan pendapatan negara tercatat mengalami peningkatan sebesar 10 persen pada periode tersebut.
"Hingga Maret 2026 APBN tumbuh ekspansif kalau dilihat, 2026 pendapatan negara tumbuh 10 persen angka april kepabeanan sudah positif. Surplus mencapai 240,1 defisit 0,93 persen dari PDB," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Penguatan ekonomi domestik turut menjadi catatan positif bagi pemerintah di tengah tekanan global yang belum mereda. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini berada di angka 5,61 persen secara tahunan.
"KONFERENSI PERS APBN KITA: 29 April 2026 pukul 13.30 WIB dibatalkan. Mohon maaf sebesar-besarnya," tulis Biro KLI, dalam pengumuman yang sempat menunda jadwal paparan data keuangan tersebut.
Realisasi pendapatan negara hingga akhir Maret mencapai Rp 574,9 triliun, yang mencakup 18,2 persen dari target tahunan. Sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar senilai Rp 462,7 triliun, di mana perolehan pajak murni menyumbang Rp 394,8 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp 67,9 triliun.
Sementara itu, total belanja negara yang terserap mencapai Rp 815 triliun atau 21,2 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pengeluaran ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,4 triliun serta penyaluran dana transfer ke daerah yang menyerap Rp 208,4 triliun.
Dalam rincian belanja pusat, kementerian dan lembaga mengonsumsi dana sebesar Rp 281,2 triliun, sedangkan pos belanja non-kementerian/lembaga tercatat mencapai Rp 329,1 triliun. Guna menutup selisih antara pendapatan dan pengeluaran, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan senilai Rp 257,4 triliun atau sekitar 37,3 persen dari target pembiayaan 2026.
