Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Ekspor untuk memusatkan penjualan komoditas sumber daya alam melalui BUMN pada Rabu (20/5/2026), sebuah langkah yang mengejutkan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia.
Kebijakan baru yang mencakup komoditas minyak kelapa sawit, batubara, besi, hingga ferro alloy ini diproyeksikan membawa pengaruh besar bagi para pelaku usaha di tanah air, sebagaimana dilansir dari Industri.
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia menilai pemusatan pengelolaan ekspor ini sebagai fase baru yang mengagetkan bagi sektor pertambangan nasional.
"Ini merupakan perubahan yang cukup besar dan relatif mendadak bagi tata kelola ekspor batubara karena kebijakan ini akan mengubah mekanisme ekspor yang selama ini berjalan," ujar Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif APBI.
Para pelaku usaha batubara saat ini masih menganalisis mekanisme teknis operasional dari badan baru tersebut karena minimnya komunikasi awal dari pemerintah.
"Sejauh ini, kami juga belum pernah mendapatkan penjelasan secara langsung dan komprehensif mengenai desain kebijakan tersebut," pungkas Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif APBI.
Sebelumnya, kepala negara telah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam untuk memperketat pengawasan dan mendongkrak pendapatan negara mulai Juni 2026.
Melalui regulasi tersebut, penjualan ekspor komoditas tertentu diwajibkan melewati badan usaha milik negara yang ditunjuk secara khusus selaku eksportir tunggal.
Presiden memaparkan bahwa komoditas utama seperti crude palm oil, batu bara, paduan besi, hingga ferro alloy akan masuk dalam cakupan aturan ini.
Nantinya, seluruh dana hasil penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN terkait kepada pelaku usaha sebagai bentuk fasilitas pemasaran.
"Kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
