Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta pada Kamis (30/4/2026) guna menyerahkan sejumlah usulan strategis dunia usaha. Pertemuan ini difokuskan pada permohonan relaksasi kebijakan guna menjaga stabilitas bisnis di tengah tekanan ekonomi global.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Anindya menggunakan perumpamaan kondisi pelaku usaha saat ini yang sedang mengalami tekanan berat akibat ketidakpastian situasi dunia. Kadin memandang perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk melindungi keberlangsungan sektor swasta.
"Pagi kami bertemu dengan Ketua DEN Pak Luhut. Kami mengatakan analoginya, Pak, ini kalau pengusaha itu ayam, ayam petelur. Ini lagi stres sejak perang, lagi takut," kata Anindya, Ketua Umum Kadin Indonesia.
Pihak Kadin menilai posisi strategis DEN sebagai lembaga yang memberikan saran langsung kepada Presiden sangat tepat untuk menjembatani kepentingan para pengusaha. Lembaga tersebut dianggap mampu mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dewan Ekonomi Nasional adalah think tank daripada Pak Presiden atau pemerintah. Jadi ini kami sampaikan supaya menjadi pertimbangan untuk nanti bersama-sama memberikan masukan pada pemerintah," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin relaksasi yang diajukan mencakup pelonggaran kredit serta penangguhan berbagai jenis pajak. Anindya menekankan bahwa langkah ini diperlukan agar pelaku usaha memiliki ruang gerak finansial yang lebih memadai.
"Mungkin usul kami ya pertama berikanlah ini napas. Napas itu seperti apa? Ini contoh saja, napasnya ya berikanlah kelonggaran-kelonggaran di sana-sini. Misalnya relaksasi kredit, bayar bunga dulu tapi pokoknya bertahap. Lalu penangguhan pajak BBM, lalu juga penangguhan pajak ekspor. Nah ini untuk istilahnya memberi napas ayam-ayam petelur ini. Ini kita semua," ujarnya.
Selain masalah fiskal, Kadin menyoroti hambatan teknis pada sektor perdagangan dan industri, termasuk perlunya penyederhanaan birokrasi dalam ekspor serta kepastian izin Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Penyesuaian aturan mengenai larangan dan pembatasan juga menjadi perhatian utama.
"Lalu juga kita ingin buka sumbatan supaya kita bisa istilahnya mulai sedikit ofensif," kata Anindya.
Anindya juga berharap pemerintah dapat memberikan kepastian kebijakan yang konsisten untuk menjaga tingkat kepercayaan investor. Meski demikian, Kadin memahami sepenuhnya bahwa pemerintah memiliki pertimbangan sendiri dalam mengambil keputusan akhir.
"Kadin sebagai mitra strategis tentu memberikan masukan yang ada dari dunia usaha. Tidak semuanya perlu dituruti, tapi paling tidak dicarikan jalan dan dimengerti nuansanya. Jadi tadi kita bilang bagaimana caranya yang pertama diberikan napas, supaya kita bisa beratur strategi," tegasnya.
