Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti situasi ekonomi nasional yang dinilai sedang tidak baik-baik saja dan menuntut adanya transparansi dari pemerintah. Kritik tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (20/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Kondisi pasar dan masyarakat saat ini dinilai lebih membutuhkan kepastian arah kebijakan yang nyata dibandingkan dengan upaya menutupi masalah yang ada. Penurunan nilai tukar rupiah hingga menyempitnya lapangan kerja menjadi indikator utama yang memperberat hajat hidup masyarakat.
"Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran, dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa," katanya Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Anies menilai pemerintah cenderung memilah informasi yang disampaikan kepada publik sehingga realita ekonomi yang buruk tidak terlihat. Menurutnya, tantangan ke depan akan semakin berlipat akibat akumulasi dari memanasnya geopolitik global, bayang-bayang konflik Timur Tengah, hingga ancaman fenomena alam El Nino.
"Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan," katanya Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Sorotan tajam juga diarahkan pada respon para pejabat negara yang dianggap kerap meremehkan situasi krisis melalui pernyataan yang tidak serius. Ketidakpekaan tersebut dinilai membuat para pelaku pasar dan investor menjadi bingung hingga memilih untuk menarik diri.
"Tantangan di depan juga masih panjang, geopolitik yang memanas, konflik membayang di timur tengah, dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata," tuturnya Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Ketiadaan keteladanan dari pemerintah tampak dari adanya pemborosan anggaran di tingkat atas ketika rakyat diminta melakukan penghematan. Anies menegaskan bahwa berbagai peringatan dari para ekonom dan lembaga keuangan internasional merupakan sinyal serius yang harus ditangani.
"Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan maka beratnya berlipat," kata Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Pemerintah diminta untuk menghentikan pola komunikasi yang menenangkan semu dan beralih ke penyampaian masalah secara jujur. Konsistensi serta kesolidan kepemimpinan dari tingkat atas sampai bawah dianggap menjadi kunci utama kestabilan.
"Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri bahkan sebagian kabur," ucapnya Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Kritikus ekonomi juga disebut telah berulang kali mendesak pemerintah agar membuka kondisi riil secara transparan kepada publik. Hal ini demi menyelamatkan hajat hidup ratusan juta warga negara Indonesia yang dipertaruhkan dalam situasi ini.
"Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan Peringatan sudah datang dari mana-mana, dari ekonom dalam negeri, dari lembaga keuang internasional, dari media-media nasional dan internasional yang mengelamati Indonesia," imbuh Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Saran perbaikan kebijakan dikemukakan agar publik mendapat kejelasan langkah penanganan krisis ekonomi ke depan. Langkah tersebut diharapkan mampu meredam kepanikan pasar keuangan dan juga masyarakat luas.
"Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan sudah hajat hidup ratusan juta orang maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan," katanya Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Anies meminta kepemimpinan yang ajeg untuk menenangkan situasi nasional. Narasi pengalihan isu ekonomi diharapkan segera dihentikan.
"Berhentilah memberi obat tidur kepada publik," katanya Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Pemerintah diharapkan bergerak cepat melalui kebijakan makro yang solid. Transparansi data menjadi modal utama mengembalikan kepercayaan global.
"Pimpin secara solid, ajeg dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar dan itunya akan menenangkan rakyat," ucapnya Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme tinggi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia saat meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026). Ia menekankan bahwa seluruh elemen kepemimpinan nasional fokus bekerja demi kesejahteraan rakyat.
"Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita, percaya kepada rakyat kita," tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.
Terkait pelemahan nilai tukar rupiah, Presiden meminta masyarakat tidak perlu cemas selama indikator internal penentu kebijakan masih bergerak positif. Menurutnya, fluktuasi nilai mata uang asing tidak berdampak langsung secara signifikan pada kehidupan masyarakat di pedesaan.
"Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau khawatir, mau dollar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar, yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan data pertumbuhan ekonomi nasional yang berhasil menyentuh angka 5,6 persen pada triwulan pertama tahun ini. Capaian tersebut ditopang oleh kontribusi sinergis dari sektor konsumsi domestik, investasi swasta, serta belanja pemerintah.
"Kalau kita lihat dengan pangsanya, sebenarnya kalau lihat dari 5,6 itu, mungkin 2,9 dari belanja konsumen, 1,7 dari investasi, 1,3 itu dari belanja pemerintah. Jumlahnya nanti ke arah 6 sana, ada juga export import ya. Jadi gitu caranya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menambahkan bahwa daya beli masyarakat domestik masih berada dalam kondisi yang aman dan kuat sebagai motor penggerak ekonomi. Perbaikan stabilitas ekonomi ini diklaim sudah terbukti konsisten sejak triwulan keempat tahun 2025.
"Yang men-drive dan memberi kontribusi menyumbang terbesar ke pertumbuhan adalah belanja masyarakat, artinya daya belinya masih cukup bagus. Jadi jangan khawatir," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
