Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan jumlah tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada periode Januari hingga April 2026 mencapai 15.425 orang. Data ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang menyentuh angka 39.092 orang, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Sabtu (9/5/2026).
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, Anwar Sanusi, memberikan penjelasan mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi fluktuasi angka tersebut. Ia menyoroti perbedaan kondisi operasional industri besar antara tahun lalu dan tahun ini sebagai penyebab utama perbedaan data.
"Pada tahun yang lalu pada bulan Februari ada PHK Sritex yang berkontribusi besar terhadap melonjaknya PHK. Selain itu, tentunya ada signal yang cukup baik terkait dengan ketenagakerjaan kita," ujar Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker.
Tahun lalu, penutupan pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex telah menyumbang lebih dari 10.000 korban PHK dalam satu periode. Sebaliknya, statistik tahun 2026 mencerminkan perbaikan kondisi di sektor industri yang mulai menunjukkan sinyal positif bagi para pekerja.
Kementerian merinci bahwa belasan ribu pekerja yang terdaftar dalam data PHK tahun ini merupakan mereka yang masuk dalam klasifikasi program jaminan sosial. Informasi ini dipublikasikan secara resmi melalui portal Satu Data milik pemerintah.
"Pada periode Januari sampai dengan April 2026 terdapat 15.425 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," seperti tertulis di situs Satudata Kemnaker.
Meskipun terdapat penurunan angka lokal, pemerintah tetap memantau dinamika ekonomi luar negeri yang fluktuatif. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah, mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik dan konflik global masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap pasar kerja domestik.
"Ya, sekarang ini kita sedang menghadapi situasi yang memang global, ya. Artinya, pemerintah tetap waspada menyikapi akan terjadinya dampak situasi perekonomian. Pertama karena perang, kemudian juga ada masalah soal globalisasi yang luar biasa," jelas Afriansyah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga menyampaikan arahan strategis dari pimpinan negara untuk menjaga stabilitas mental para pelaku usaha di tengah ketidakpastian global. Afriansyah menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin keamanan ekosistem industri nasional.
"Jadi, kita tetap tenang di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Dan jelas kemarin Presiden juga mengimbau agar semua industri juga tetap menghadapinya dengan situasi yang tenang. Jadi, tidak usah perlu takut lah, gitu," tutur Afriansyah.
