Pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp60 triliun hingga Rp65 triliun per tahun untuk mereaktivasi jaringan rel kereta api nasional hingga 2045. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Rabu (22/04/2026) setelah memimpin rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Kebutuhan dana yang besar tersebut dialokasikan untuk membangun kembali sekitar 14.000 kilometer jalur rel yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Kompas, total biaya pembangunan jangka panjang selama 20 tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun.
"Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun, 20 tahun untuk hingga 2045. Nah, dengan demikian sederhananya jika dibagi 20 tahun, kurang lebih Rp 60 triliun-Rp 65 triliun harus disiapkan untuk bisa mengembangkan, memenuhi target ataupun roadmap seperti itu," kata Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Angka perhitungan tersebut masih merupakan estimasi awal yang akan disesuaikan kembali dengan kondisi geografis setiap wilayah pembangunan. Pemerintah memprioritaskan pengembangan ini sebagai pilar utama infrastruktur kewilayahan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Agus menyoroti kondisi sektor perkeretaapian saat ini yang dinilai masih mengalami kekurangan investasi jika dibandingkan dengan sektor pembangunan jalan nasional. Pada tahun 2026, anggaran jalan nasional mencapai Rp46 triliun, sedangkan alokasi untuk rel kereta api hanya berkisar di angka Rp5 triliun.
"Jadi ada gap di situ," kata Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selain masalah anggaran, perluasan jaringan kereta api dianggap mendesak karena aspek efisiensi logistik dan dampak lingkungan. Data pemerintah menunjukkan transportasi darat menyumbang 89 persen emisi karbon, sementara kereta api berkontribusi kurang dari 1 persen.
Ketimpangan infrastruktur juga terlihat dari sebaran rel saat ini, di mana dari 12.000 kilometer jaringan yang ada, sebanyak 10.000 kilometer menumpuk di Pulau Jawa. Kondisi ini membuat Presiden mendorong percepatan konektivitas di luar Jawa guna mendukung distribusi logistik di wilayah kaya sumber daya alam.
"Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis," ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah berencana menggabungkan berbagai skema pendanaan untuk menutupi kebutuhan biaya tersebut, mulai dari APBN, APBD, hingga kerja sama dengan pihak swasta. Langkah ini juga ditargetkan mampu memperkuat ekosistem dan kemandirian industri perkeretaapian dalam negeri.
