Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp248 triliun hingga Rp249 triliun guna mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Rabu (29/4/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan intervensi fiskal negara langsung dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput. Dilansir dari Nasional, dana besar tersebut dialirkan ke daerah-daerah guna membiayai operasional pusat pelayanan gizi yang baru dibentuk.
"Dana itu kita alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG. Sekitar Rp 248 triliunÔÇôRp 249 triliun mengalir ke bawah dan dibelanjakan di daerah," ujar Dadan, Kepala BGN.
Penyaluran dana ini bertujuan menjadikan setiap unit SPPG sebagai motor penggerak ekonomi baru di wilayahnya masing-masing. Dadan menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara mandiri oleh tiap unit layanan.
"Setiap unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp 1 miliar per bulan," ucap Dadan, Kepala BGN.
Pemanfaatan dana tersebut difokuskan pada pengadaan bahan pangan yang bersumber dari komoditas lokal di sekitar lokasi unit pelayanan. Berdasarkan data BGN, mayoritas anggaran dialokasikan khusus untuk belanja bahan baku kepada petani dan peternak setempat.
"Artinya, program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal, karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah," kata Dadan, Kepala BGN.
Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu contoh wilayah yang mulai merasakan dampak signifikan dari program ini. Dengan ribuan unit layanan yang tersedia, perputaran uang di provinsi tersebut diprediksi mencapai angka triliunan rupiah setiap bulan.
"Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp 6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini," ungkap Dadan, Kepala BGN.
Masifnya aliran dana ini diklaim mulai memberikan dampak positif terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Selain stabilitas harga produk pertanian, BGN mencatat adanya perbaikan pada data kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di beberapa wilayah.
"Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat," kata Dadan, Kepala BGN.
