Penyaluran 1.098 ekor sapi dengan anggaran mendekati Rp100 miliar oleh Presiden Prabowo Subianto memicu dua perdebatan besar di ruang publik. Isu ini menjadi perhatian mengenai keabsahan secara syariat dan kalkulasi anggaran negara.
Dikutip dari Suara, pengadaan hewan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini secara fikih dinilai gugur sebagai ibadah kurban personal. Pengadaan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai program bantuan sosial dari pemerintah.
Sorotan publik kemudian mengarah pada logika penganggaran setelah status hukum agamanya jelas. Efisiensi penggunaan dana dipertanyakan karena nilai total proyek fantastis jika dibagi dengan jumlah hewan.
Pembagian total dana dengan jumlah sapi yang disalurkan memunculkan angka yang cukup besar untuk ukuran rata-rata hewan ternak di Indonesia.
Pemerintah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp100.000.000.000 untuk menyediakan 1.098 ekor sapi. Berdasarkan kalkulasi matematis, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk satu ekor sapi mencapai Rp91.074.681.
Patokan biaya sekitar Rp91 juta per ekor ini memicu reaksi publik. Banyak pihak menilai angka tersebut berada jauh di atas harga normal di pasar peternakan domestik.
Perbandingan dengan Harga Pasar Riil
Harga sapi di tingkat peternak lokal sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh jenis, berat badan, serta lokasi geografisnya. Angka rata-rata Rp91 juta dianggap tidak wajar jika diterapkan merata untuk seluruh komoditas.
Sapi standar seperti jenis Bali, Madura, atau Peranakan Ongole (PO) dengan bobot 250 kg hingga 400 kg biasanya dijual antara Rp15 juta sampai Rp26 juta per ekor. Jenis ini paling banyak digunakan untuk konsumsi massal.
Sapi kelas premium seperti Limousin atau Simental berbobot 600 kg sampai 800 kg memiliki nilai jual sekitar Rp35 juta hingga Rp60 juta. Spesifikasi ini umumnya ditujukan untuk pasar khusus.
Jenis monster dengan berat di atas 1 ton yang biasa dikirim ke masjid agung provinsi dipatok Rp80 juta hingga Rp120 juta. Ketersediaan jenis jumbo ini sangat terbatas di tingkat peternak lokal untuk diadopsi secara massal.
Skenario di Balik Selisih Nilai Pengadaan
Wamensesneg Juri Ardiantoro sebelumnya menjelaskan bahwa harga sapi bervariasi menyesuaikan bobot dan lokasi. Pernyataan tersebut memunculkan beberapa kemungkinan teknis terkait pembengkakan nilai anggaran.
Skenario pertama menunjuk pada tingginya biaya operasional pengiriman logistik, karantina, dan survei ke 38 provinsi di Indonesia. Alokasi dana Rp100 miliar diduga tidak murni hanya untuk harga beli fisik hewan ternak.
Kemungkinan lain adalah angka tersebut merupakan pagu anggaran batas atas yang disediakan negara. Realisasi penyerapan dana di lapangan bisa saja lebih rendah, dan sisa uangnya wajib dikembalikan ke kas negara.
Aspek transparansi menjadi catatan penting jika lonjakan biaya bukan dipicu oleh faktor logistik atau pagu atas. Publik berhak mendapatkan rincian anggaran biaya demi menepis kecurigaan adanya inefisiensi atau mark-up.
