Andi Gani Nena Wea Tolak Jabatan Menteri Kabinet Prabowo Subianto

Andi Gani Nena Wea Tolak Jabatan Menteri Kabinet Prabowo Subianto
Foto: Ilustrasi Andi Gani Nena Wea Tolak Jabatan Menteri Kabinet Prabowo Subianto.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak tawaran posisi menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (6/5/2026). Keputusan tersebut diambil Andi Gani guna menjaga independensi gerakannya sebagai pimpinan organisasi buruh di luar pemerintahan.

Langkah penolakan tersebut dilakukan Andi Gani di tengah munculnya berbagai tudingan miring terhadap dirinya setelah peringatan May Day 2026. Sebagaimana dilansir dari Nasional, ia menegaskan tidak ada kepentingan pribadi yang sedang ia kejar saat ini.

"Saya ini ditawari menteri, saya menolak, gitu lho. Jadi, apa yang saya cari lagi? Enggak ada," kata Andi Gani, kepada Kompas.com, Rabu (6/5/2026) malam.

Mantan pimpinan buruh tersebut sempat diproyeksikan untuk mengepalai Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Posisi ini merupakan nomenklatur baru setingkat menteri yang semula dirancang untuk menangani problematika tenaga kerja secara komprehensif.

Andi Gani menjelaskan bahwa tawaran untuk masuk ke jajaran kabinet bukan hanya datang kepada dirinya. Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, juga menerima tawaran serupa dan kini telah resmi menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

"Saya ditawari menteri, ditawari kabinet, tapi saya tetap memilih bergerak di luar sebagai pimpinan buruh," ujar dia.

Meskipun DKBN sempat direncanakan sebagai lembaga baru, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan pembentukan dewan tersebut pada 4 Mei 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan masukan dari pimpinan buruh untuk mencegah pemborosan anggaran negara.

Andi Gani menambahkan bahwa para pimpinan buruh lebih menyarankan pembentukan satuan tugas yang lebih lincah dibandingkan kementerian baru. Saran ini kemudian diterima oleh Presiden Prabowo Subianto demi efisiensi birokrasi.

"Ketika kami tahu itu berbentuk dewan dan seperti anggaran kementerian, kami malah menyarankan kepada Presiden, 'Pak, ini akan memboroskan anggaran negara', gitu lho. Jadi kami menyarankan supaya ini dibentuklah suatu satuan tugas yang lebih simpel dan taktis," ujar dia.

Artikel terkait

Rekomendasi