Kesehatan finansial kini menjadi acuan baru dalam memperkuat struktur ekonomi akar rumput secara inklusif dan berkelanjutan. Dilansir dari Investortrust, perusahaan pendanaan Amartha merealisasikan komitmen ini dengan menyelenggarakan The 2026 Asia Grassroots Forum bertema ÔÇÿEnabling Growth, Elevating Financial HealthÔÇÖ.
Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto mengutarakan bahwa indikator kesuksesan inklusi keuangan telah mengalami pergeseran. Tolok ukur utamanya tidak lagi sebatas pada kuantitas ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan keuangan semata.
Kriteria keberhasilan kini bertumpu pada daya tahan serta kemampuan masyarakat dalam menggapai kesejahteraan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
"Membangun kesehatan finansial membutuhkan partisipasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan berkelanjutan," ujarnya.
Melalui forum internasional ini, Amartha menginisiasi kerja sama multisektor untuk memperkokoh ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembahasan berfokus pada instrumen pembiayaan inklusif, pemanfaatan teknologi finansial (fintech), kecerdasan buatan (AI), hingga perancangan solusi finansial sistemik.
"Di The 2026 Asia Grassroots Forum tahun ini, kami ingin memastikan layanan keuangan digital tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memperkuat kesehatan finansial masyarakat akar rumput agar dapat tumbuh lebih berdaya dan berkelanjutan," katanya.
Sektor UMKM memegang peranan krusial sebagai pilar utama perekonomian global maupun domestik. Pada skala global, kelompok usaha ini merepresentasikan 90% entitas bisnis, mengabsorpsi 70% tenaga kerja, serta menyumbang hampir 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di Indonesia sendiri, terdapat lebih dari 65,5 juta unit UMKM yang memasok kontribusi di atas 60% terhadap PDB nasional. Sektor produktif ini juga menjadi tumpuan hidup bagi sekitar 97% tenaga kerja di tanah air.
Kendati demikian, para pelaku usaha mikro masih terbentur hambatan struktural yang kompleks. Problematika tersebut mencakup keterbatasan akses modal, fluktuasi pendapatan yang tinggi, beban biaya hidup, hingga minimnya kecakapan dalam mengelola keuangan bisnis maupun rumah tangga.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda memaparkan bahwa permodalan tetap menjadi kendala krusial bagi UMKM, terkhusus yang dikelola oleh perempuan.
"Fintech, termasuk p2p lending, dapat menjembatani kebutuhan ini dengan cara yang lebih cepat dan tepat. Namun, pembiayaan digital perlu diarahkan untuk kegiatan produktif dan didukung tata kelola yang baik agar dapat membantu UMKM memperluas pasar serta menjaga keberlanjutan usaha," ucapnya.
Tantangan tersebut terasa kian berat bagi pengusaha perempuan yang memikul peran ganda sebagai penggerak bisnis sekaligus dirigen keuangan keluarga. Data International Finance Corporation (IFC) mengungkap, sepertiga UMKM di negara berkembang dimiliki perempuan, namun mereka menghadapi defisit pembiayaan hingga US$ 1,9 triliun.
Associate Professor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Poppy Ismalina menekankan perlunya strategi pemberdayaan perempuan yang bersifat komprehensif.
"Pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya tentang memberikan akses permodalan, tapi juga memastikan perempuan berada dalam posisi pengambilan keputusan, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan, serta dapat mengakses produk keuangan digital dengan baik," katanya.
