Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayan, memberikan penjelasan mengenai pengadaan layanan video conference senilai Rp 5,7 miliar untuk masa operasional April hingga Desember 2026. Anggaran lisensi aplikasi rapat daring tersebut menjadi sorotan publik lantaran nilainya mencapai sekitar Rp 633 juta per paket.
Dilansir dari Nasional, layanan ini dipersiapkan sebagai instrumen pendukung utama dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) yang melibatkan cakupan koordinasi sangat luas. Kebutuhan komunikasi digital ini mencakup penyampaian arahan teknis yang seragam serta edukasi bagi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai ke daerah.
"Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah," jelas Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).
Dadan memaparkan bahwa fasilitas video conference ini merupakan sistem enterprise terpusat yang pengelolaannya berada di bawah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Infrastruktur digital ini memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dengan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Pemanfaatan layanan tersebut diperuntukkan bagi seluruh jajaran struktur organisasi BGN. Mulai dari pimpinan tinggi madya dan pratama, pejabat administrator, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah daerah.
BGN menggunakan sarana ini untuk berbagai keperluan krusial program MBG, seperti rapat koordinasi nasional, sosialisasi kebijakan, hingga penyampaian pedoman teknis. Selain itu, platform ini menjadi wadah bimbingan teknis bagi pelaksana lapangan, forum evaluasi, dan sarana edukasi publik.
Dadan menekankan bahwa dukungan kapasitas yang besar memungkinkan pihak BGN menjangkau puluhan ribu personel secara bersamaan dalam satu waktu. Hal ini dianggap vital untuk menjaga sinkronisasi informasi dalam struktur organisasi yang masif.
"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program," kata Dadan.
Keberhasilan program makan bergizi tidak hanya ditentukan oleh proses distribusi layanan secara fisik di lapangan. Dadan menjelaskan bahwa aspek krusial lainnya adalah kemampuan BGN dalam memastikan seluruh elemen pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap standar dan pedoman pelaksanaan.
Penggunaan sarana komunikasi digital berskala besar tersebut bertujuan untuk menjaga keselarasan informasi di tiap jenjang pelaksanaan program. Efisiensi dan kecepatan koordinasi menjadi faktor penentu dalam operasional lembaga tersebut.
"Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program," ujar Dadan.
