Meningkatnya intensitas kejahatan jalanan di wilayah Jakarta dalam beberapa pekan terakhir telah menciptakan gelombang ketakutan baru bagi para pengguna jalan. Menanggapi puluhan laporan terkait aksi pembegalan dan pencurian yang masuk setiap harinya, negara merespons dengan menggelar operasi khusus disertai instruksi "tembak di tempat" bagi para pelaku yang mencoba melawan.
Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana ketegasan tersebut efektif dalam melindungi masyarakat. Selain itu, muncul kekhawatiran apakah langkah tersebut justru mengaburkan batasan antara penegakan hukum yang sah dengan penggunaan kekerasan oleh otoritas negara.
Lonjakan Drastis Kasus Begal di Ibu Kota
Sepanjang 22 hari pertama di bulan Mei 2026, Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 1.283 kasus kejahatan jalanan, yang berarti terdapat rata-rata 58 insiden setiap harinya. Lokasi kejadian kini tidak lagi terbatas pada gang-gang sempit yang gelap, melainkan sudah merambah ke jalan-jalan protokol utama yang selama ini dianggap sebagai zona aman.
Kawasan ikonik seperti Bundaran Hotel Indonesia pun tak luput dari sasaran para pelaku kejahatan. Data statistik ini mengonfirmasi bahwa kejahatan jalanan bukan lagi sekadar insiden sesekali, melainkan ancaman nyata yang hadir secara rutin di tengah masyarakat Jakarta.
Situasi ini memberikan landasan politik bagi otoritas terkait untuk memamerkan "ketegasan" yang sifatnya instan dan mudah terlihat oleh publik. Pihak kepolisian merespons cepat dengan membentuk tim pemburu begal yang beroperasi selama 24 jam penuh untuk menyisir titik-titik rawan.
Pemerintah daerah juga turut memperkuat sistem keamanan dengan mengintegrasikan ribuan kamera pengawas (CCTV) di berbagai ruang publik guna memperluas jangkauan pemantauan. Namun, di tengah semua langkah teknis tersebut, instruksi "tembak di tempat" tetap menjadi kebijakan yang paling menonjol sekaligus kontroversial.
Polemik Instruksi Tembak di Tempat
Dalam diskursus yang berkembang di masyarakat, istilah "tembak di tempat" sering kali disalahartikan sebagai izin untuk melakukan eksekusi mati di jalanan. Hal ini terjadi karena instruksi tersebut kerap didengungkan sebagai slogan tanpa adanya penjelasan mendalam mengenai batasan hukum atau tahap peringatan yang harus dilalui.
Secara yuridis dan berdasarkan standar hak asasi manusia internasional, penggunaan senjata api oleh aparat seharusnya dilakukan secara bertingkat dan proporsional. Tindakan tersebut harus menjadi pilihan terakhir yang hanya boleh diambil saat ada ancaman nyata dan langsung terhadap keselamatan jiwa.
Kondisi ini memicu keprihatinan serius dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang secara terbuka menunjukkan perbedaan pandangan dengan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf. Perbedaan sikap ini muncul saat instruksi serupa diberikan kepada aparat di lapangan untuk menindak para pelaku begal.
Pigai memberikan pengingat bahwa ketegasan negara tidak boleh menjadi "cek kosong" bagi aparat untuk memangkas proses hukum di ujung senjata. Ia menekankan pentingnya menjaga agar penegakan hukum tetap berada pada koridor yang benar tanpa mengabaikan hak dasar individu.
Penggunaan slogan kekerasan serupa pernah terjadi di Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte melalui kampanye "war on drugs" pada tahun 2016. Dalam kebijakan tersebut, kekerasan mematikan dijadikan alat utama pemerintah, yang akhirnya membuka celah luas bagi praktik pembunuhan di luar proses peradilan (extrajudicial killing).
Jika pola semacam itu diterapkan di Indonesia tanpa adanya regulasi dan pengawasan hukum yang ketat, upaya pemberantasan begal berisiko tergelincir pada praktik yang membahayakan demokrasi. Oleh karena itu, mandat kepada aparat harus secara eksplisit menekankan tujuan untuk melumpuhkan serangan dalam bingkai hukum yang berlaku.
Analisis Melalui Tiga Perspektif Teori Kriminologi
Berikut adalah ringkasan tiga perspektif teori kriminologi dalam melihat fenomena begal dan respons negara terhadapnya:
| Teori Kriminologi | Penjelasan dan Relevansi Kasus |
|---|---|
| Populist Punitiveness | Kebijakan reaktif yang menonjolkan hukuman keras untuk memuaskan kemarahan publik sesaat. |
| Opportunity Theory | Kejahatan terjadi karena adanya celah keamanan, kurangnya pengawasan, dan kondisi lingkungan yang mendukung. |
| Newsmaking Criminology | Peran media dalam membentuk persepsi publik tentang bagaimana seharusnya kejahatan direspons. |
Tabel di atas merangkum sudut pandang kriminologi yang dapat menjelaskan mengapa kebijakan "tembak di tempat" menjadi sangat populer di mata masyarakat dan pemerintah. Penjelasan lebih mendalam mengenai masing-masing teori ini akan dibahas pada poin-poin di bawah ini.
Memahami fenomena kejahatan jalanan melalui pendekatan ilmiah kriminologi secara lebih detail:
- Populist Punitiveness: Dalam teori ini, tuntutan masyarakat yang merasa terancam diterjemahkan menjadi kebijakan yang menonjolkan hukuman berat dan operasi militeristik. Slogan "tembak di tempat" sangat cocok dengan logika ini karena sifatnya yang sederhana, keras, dan mudah dipasarkan sebagai bukti bahwa negara sedang bekerja.
- Opportunity Theory: Perspektif ini menekankan bahwa kejahatan muncul saat pelaku yang memiliki motivasi bertemu dengan korban yang rentan di lokasi tanpa pengawasan efektif. Hal ini mengisyaratkan bahwa solusi jangka panjang bukan hanya peluru, melainkan perbaikan fasilitas seperti lampu jalan dan patroli rutin yang konsisten.
- Newsmaking Criminology: Teori ini menyoroti bagaimana media ikut berperan mendefinisikan sebuah kejahatan melalui pengulangan visual kekerasan. Jika media terus menonjolkan rekaman begal tanpa membahas batasan hukum aparat, publik akan tergiring untuk percaya bahwa kekerasan represif adalah satu-satunya solusi.
Berdasarkan ketiga teori tersebut, terlihat bahwa penyelesaian masalah begal memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensi. Negara tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif tanpa memperbaiki akar permasalahan sosial dan lingkungan yang ada.
Keseimbangan Antara Keamanan dan Supremasi Hukum
Mengurangi angka kejahatan jalanan berarti mempersempit ruang pertemuan antara niat jahat pelaku dan kerentanan calon korban. Selain itu, kebijakan yang diambil tidak boleh hanya sekadar memuaskan amarah publik tanpa menyentuh perbaikan struktur sosial yang melahirkan kriminalitas tersebut.
Mendapatkan rasa aman saat berkendara di jalan raya adalah hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun, pada saat yang sama, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan perlindungan dari kesewenang-wenangan aparat juga merupakan prinsip yang mutlak.
Negara memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap peluru yang keluar dari senjata aparat selalu berada di bawah pengawasan hukum yang ketat. Penegakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas, bukan dipicu oleh tekanan emosi atau kemarahan kolektif masyarakat.
Dengan menjaga garis batas yang tegas tersebut, kita dapat memastikan bahwa upaya menciptakan ketertiban tidak harus dibayar dengan hilangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tujuan akhirnya adalah menciptakan jalanan yang benar-benar aman bagi semua orang melalui sistem hukum yang sehat dan transparan.
