Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti belum maksimalnya pembangunan sektor perkeretaapian di Indonesia akibat ketimpangan investasi pada Minggu (26/4/2026). Dilansir dari Detik Finance, perbedaan alokasi modal antara infrastruktur jalan dan kereta api saat ini masih sangat lebar.
Minimnya pendanaan bagi moda transportasi berbasis rel tersebut menciptakan selisih pembangunan yang signifikan dibandingkan infrastruktur lainnya. Menurut AHY, situasi ini menjadi tantangan besar dalam upaya memeratakan pembangunan kewilayahan di seluruh tanah air.
"Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama," kata AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah menargetkan pengembangan jaringan kereta api nasional mencapai panjang sekitar 14.000 kilometer pada tahun 2045 mendatang. Proyek ambisius ini mencakup agenda reaktivasi jalur-jalur lama yang sudah tidak aktif maupun pembangunan rel baru di berbagai wilayah.
Guna mencapai target tersebut, dibutuhkan total investasi yang diperkirakan menyentuh angka Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun. AHY menegaskan bahwa pemenuhan dana sebesar itu mustahil jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak," jelas AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selain keterlibatan pihak swasta, dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor krusial dalam mempercepat pengembangan transportasi publik. Hal ini berkaitan erat dengan pengalokasian anggaran daerah yang dinilai belum optimal untuk sektor transportasi massal.
"Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran," kata AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
