Asian Development Bank (ADB) secara resmi merilis inisiatif pendanaan baru bertajuk Critical Minerals-to-Manufacturing Financing Partnership Facility. Program ini bertujuan memperkuat rantai pasok mineral penting yang menjadi tulang punggung teknologi digital dan energi bersih.
Seperti dikutip dari Lestari, langkah strategis ini diambil guna mendukung kebutuhan produksi baterai serta kendaraan listrik di kawasan Asia-Pasifik. ADB merancang inisiatif tersebut agar negara-negara anggota tidak hanya terpaku pada sektor pertambangan mentah saja.
Wilayah Asia-Pasifik kini didorong untuk merambah aktivitas bernilai tambah tinggi, mulai dari pengolahan, manufaktur, hingga daur ulang mineral. Dukungan dana akan difokuskan pada persiapan proyek, penguatan kebijakan, dan mobilisasi modal dari sektor publik maupun swasta.
Program pembiayaan ADB ini terbagi menjadi dua pilar utama, yakni dana hibah dan dana pembiayaan pendorong. Dana hibah dialokasikan untuk memfasilitasi fase awal proyek, termasuk studi kelayakan dan penilaian dampak sosial-lingkungan.
Sementara itu, dana pembiayaan pendorong berfungsi sebagai instrumen untuk menarik minat mitra pendana lainnya. Mekanisme ini diharapkan dapat mengoptimalkan pembagian risiko dalam proyek pengembangan mineral di kawasan tersebut.
Pada tahap permulaan, Pemerintah Jepang telah menyumbangkan dana hibah sebesar 20 juta dolar AS, diikuti oleh Pemerintah Inggris senilai 1,6 juta dolar AS. Komitmen besar juga datang dari mitra perbankan asal Korea Selatan.
Korea Eximbank dan Perusahaan Asuransi Perdagangan Korea telah menandatangani nota kesepahaman yang masing-masing bernilai 500 juta dolar AS. Keduanya menjadi mitra pertama dalam struktur pembiayaan pendorong program ini.
Implementasi Proyek di Berbagai Negara
Inisiatif ini merupakan perpanjangan dari strategi ADB tahun 2025 yang menekankan pada rantai produksi mineral ramah lingkungan. Saat ini, ADB sudah menjalankan berbagai proyek percontohan di beberapa negara anggota.
Di India, dukungan diberikan untuk manufaktur dan daur ulang baterai, sementara di Mongolia fokus pada pemetaan data geologi. Uzbekistan juga mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk efisiensi produksi logam melalui bantuan teknis ADB.
Selain itu, Kazakhstan mendapatkan pendampingan dalam menyusun strategi mineral nasional. Di Filipina, ADB membantu memperbaiki regulasi dan panduan operasional terkait pengelolaan mineral penting agar lebih optimal.
Visi Keadilan Ekonomi Asia Pasifik
Presiden ADB, Masato Kanda, menekankan bahwa kawasan Asia dan Pasifik harus berhenti menjadi sekadar penyedia bahan mentah bagi negara lain. Ia ingin kawasan ini mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari hilirisasi industri.
"Asia dan Pasifik tidak boleh hanya menjadi penyedia bahan mentah saja. Kawasan ini juga harus bisa mendapatkan lapangan kerja, teknologi, dan keuntungan dari pengolahan mineral tersebut," kata Masato Kanda.Kanda juga menambahkan bahwa pembangunan rantai pasok yang bertanggung jawab sangat mendesak demi aspek keadilan. Hal ini penting agar negara berkembang dapat bersaing dalam industri manufaktur canggih sekaligus menciptakan lapangan kerja lokal.
"Program ini sangat mendesak dan penting untuk keadilan. Kita harus membangun rantai pasok yang bertanggung jawab sekarang juga, agar negara-negara berkembang bisa bersaing dalam industri manufaktur yang canggih dan menciptakan peluang kerja di negara mereka sendiri," ujar Masato Kanda.Seluruh proyek di bawah naungan program ini diwajibkan mematuhi standar perlindungan lingkungan dan sosial yang sangat ketat. ADB memastikan akan melakukan pemeriksaan serta penilaian dampak secara mendalam pada setiap rencana proyek.
Melalui langkah ini, ADB memproyeksikan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh pasar Asia-Pasifik. Program tersebut diharapkan mampu memenuhi lonjakan permintaan teknologi digital dunia tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
