Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat memicu penurunan omzet drastis bagi pelaku UMKM di kawasan perkantoran Kebun Sirih, Jakarta Pusat, sejak diterapkan pada 1 April 2026. Penurunan jumlah pembeli yang signifikan memaksa pedagang mengurangi stok harian hingga memangkas gaji karyawan demi bertahan hidup.
Kondisi ini dialami langsung oleh para pedagang di Jalan Kebun Sirih Barat II yang berlokasi tepat di depan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dilansir dari Megapolitan, para pelaku usaha kini mulai menyesuaikan strategi dagang dengan mengurangi porsi masakan dan merambah penjualan secara daring.
Hani, salah satu pemilik warung makanan, menjelaskan bahwa hari Jumat yang biasanya menjadi masa puncak kunjungan pelanggan kini berubah menjadi sangat sepi. Ia menyebut penurunan pendapatan di kiosnya mencapai angka 70 hingga 80 persen dibandingkan dengan hari kerja normal lainnya.
"Nah Jumat kan biasa ramai kan olahraga orang Pemda olahraga senam tuh turun pada sarapan, siangnya habis shalat Jumat pada makan siang kalau sore pada yang belum makan siang makan. Kalau sekarang ya gini paling hitungan jari (pelanggan)," kata Hani, pedagang warung makanan.
Hani mengungkapkan bahwa situasi saat ini terasa lebih sulit dibandingkan masa pandemi COVID-19. Meski pendapatan merosot tajam, ia memilih untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tujuh pegawainya walaupun terpaksa melakukan penyesuaian upah.
"Sedih-sedihnya mending COVID masih bisa deh kita tersenyum. Karena waktu COVID kan ganjil-genap, tuh. Kalau ini berasa banget," ujarnya.
Tekanan ekonomi ini juga dirasakan Hani sejak beberapa tahun terakhir yang kini diperparah oleh absennya para pegawai kantoran di hari Jumat.
"Pas anjloknya kan 2021 covid yang haduh dari 3, 2 (termos), ya sekarang dua-duanya enggak nyampai boro-boro, ditambah ini (WFH)," kata dia.
Hani menambahkan pertimbangan kemanusiaan menjadi alasannya tetap mempekerjakan karyawan yang ada di tengah himpitan ekonomi tersebut.
"Kasihannya kan, yang pada kerja di sini ya, mereka masih punya anak ya mau enggak mau kita kan enggak mungkin kita berhentiin jadi kira kurangin gaji juga," ujarnya.
Lusi, pedagang lain di kawasan yang sama, juga melakukan langkah efisiensi dengan memangkas stok ayam goreng harian. Pendapatan hariannya kini menyusut dari biasanya Rp 1,5 juta menjadi hanya berkisar Rp 800.000 per hari.
"Iya, ngurangin. Biasanya 60 (potong ayam) sekarang cuma 40. Itu juga enggak habis kalau hari Jum'at. Emang kebanyakan di sini kan yang makan pegawai," ujarnya Lusi, pedagang makanan.
Lusi mengeluhkan beban operasional yang tetap tinggi sementara jumlah pembeli terus berkurang akibat kebijakan bekerja dari rumah tersebut.
"Soalnya pengeluaran tetap jalan, buat belanja bahan, sama kebutuhan sehari-hari. Kalau dagangan enggak habis kan jadi nombok juga," ucap Lusi.
Strategi berbeda diambil oleh David, pedagang pecel lele yang mulai memanfaatkan platform digital untuk menutupi kehilangan pendapatan harian sekitar Rp 300.000. Ia mengaku mulai mengurangi stok bahan baku hingga separuh dari jumlah normal.
"Online sih main tapi baru ini juga. Karena kan ada pengurangan karyawan dari perkantoran juga waktu itu jadi teman sebelah itu menyarankan daripada mengandalkan di perkantoran semua," ujarnya David, pedagang pecel lele.
David tetap memilih untuk berjualan setiap hari meskipun menghadapi tantangan sepinya kawasan perkantoran pada akhir pekan kerja.
"Misal ayam biasanya bawa sepuluh ekor sekarang turun setengahnya (lima ekor) jadi jauh selisihnya," kata David.
Kegigihan untuk tetap beroperasi menjadi modal utama David dalam menghadapi perubahan pola konsumsi pegawai di wilayah Jakarta Pusat.
"Hari libur pun kita tetap dagang jadi tergantung kesehatannya saja," ujarnya.
Penurunan serupa terjadi pada sektor minuman yang dikelola oleh Sari, seorang pedagang es jeruk. Volume penjualan produknya turun drastis karena area perkantoran yang menjadi pasar utamanya mendadak lengang setiap Jumat.
"Kalau hari normal dulu bisa habis dua galon besar. Sekarang satu aja kadang masih sisa kalau pas hari WFH," ujarnya Sari, pedagang es jeruk.
Sari juga membatasi pembelian bahan baku dan mengurangi jam kerja pembantunya untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan biaya operasional.
"Jeruknya enggak beli sebanyak dulu, es batu juga dikit-dikit. Takut kebuang karena enggak tahan lama," ucap Sari.
Sari menjelaskan bahwa langkah pengurangan jam kerja dilakukan karena pendapatan yang ada tidak lagi mencukupi untuk biaya tenaga kerja penuh.
"Ada satu dua yang bantu. Sekarang jam kerjanya dikurangin, kadang gantian masuk. Soalnya kalau dipaksain full juga pemasukan enggak nutup," katanya.
Fenomena ini mendapat sorotan dari Pengamat Ekonomi Tauhid Ahmad yang menilai perlunya insentif bagi pelaku usaha di sekitar kantor. Ia mengusulkan adanya keringanan biaya sewa gedung atau skema katering institusi untuk membantu UMKM.
"Kalau di hari kerja, terutama di sekitar kantor, pasti terpengaruh. Sepanjang jalur yang biasa dilalui pekerja menuju tempat tinggal juga terdampak, meskipun besar-kecilnya tergantung lokasi," ujarnya Tauhid Ahmad, Pengamat Ekonomi.
Tauhid berpendapat bahwa frekuensi WFH yang terlalu sering dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem ekonomi lokal.
"Selain itu, saya kira kalau WFH sampai dua kali seminggu itu terlalu banyak. Mungkin maksimal sekali seminggu masih wajar. Kalau dua kali, dampaknya mulai terasa," kata Tauhid.
Terkait solusi jangka panjang, Tauhid menyoroti potensi kerja sama antara institusi dan pedagang kecil melalui sistem penyediaan makanan terpusat.
"Kalau kantor yang memfasilitasi, tentu lebih memungkinkan. Tapi kalau pegawai di rumah harus menanggung sendiri, biasanya mereka tidak terlalu tertarik," ujarnya.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, menambahkan bahwa kebijakan WFH harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas terhadap ekonomi masyarakat bawah.
"Ketika tingkat kehadiran pegawai menurun, maka aktivitas konsumsi di kawasan tersebut ikut melambat," ujarnya Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef.
Rizal menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi dan keberlangsungan ekonomi sektor informal di perkotaan.
"Jangan sampai efisiensi di level institusi justru menciptakan perlambatan ekonomi di level bawah, terutama bagi masyarakat informal perkotaan yang selama ini menjadi bantalan ekonomi domestik," ujarnya.
