Wakil Menteri Keuangan Juda Agung membantah sentimen negatif di media sosial mengenai potensi krisis ekonomi nasional seperti periode 1997-1998 dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang disaksikan virtual pada Senin (25/5/2026).
Kondisi ekonomi Indonesia dinilai masih jauh dari krisis karena mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi terkendali, serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjaga.
Berdasarkan data APBN KiTa edisi Mei 2026 yang dilansir dari Suara, Pendapatan Negara mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen year on year (yoy), dengan Penerimaan Pajak sebesar Rp 646,3 triliun yang tumbuh 16,1 persen yoy.
Di sisi lain, Belanja Negara tercatat sebesar Rp 1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen yoy, sehingga membuat defisit APBN berada pada angka 0,64 persen dari Produk Domestik Buto (PDB).
"Dibandingkan dengan bulan Maret atau kuartal satu mengalami penurunan dari 0,92 persen menjadi 0,6 persen," kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Penurunan defisit tersebut menunjukkan kedisiplinan fiskal yang tetap terjaga, sementara indikator Keseimbangan Primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp 28 triliun per April 2026 yang menandakan APBN RI dalam tahap ekspansi terukur.
Pemerintah berkomitmen mengelola APBN demi mendorong roda perekonomian sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian situasi global dan lonjakan harga minyak dunia.
"Banyak kalangan di media, termasuk media sosial mengatakan, ekonomi kita menuju krisis seperti 97-98. Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis," jelas Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
