Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang melabeli pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa. Penilaian tersebut disampaikan sebagai bentuk evaluasi kritis terhadap potensi pencapaian target Indonesia maju di bawah kepemimpinan mendatang.
Dilansir dari Kompas, Ubedilah memberikan penegasan bahwa kritik tersebut bukanlah bentuk serangan personal kepada individu tertentu. Fokus utamanya terletak pada tantangan besar yang dihadapi Indonesia, terutama mengenai pendapatan per kapita yang dinilai masih jauh dari kriteria negara maju.
Analisis Ubedilah menyoroti hambatan daya saing Indonesia yang bersumber dari persoalan etika dalam proses politik serta kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan. Ia memberikan catatan khusus pada beberapa langkah politik yang diambil dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir.
"Praktik kekuasaan atau keputusan-keputusan politik dalam satu tahun setengah ini justru mempersulit posisi Indonesia. Misalnya masuk ke BOP. Kemudian menandatangani agreement on reciprocal trade yang berbagai analis menyebutnya itu banyak merugikan negara. Kemudian remilitarisme," kata Ubedilah Badrun, Dosen Universitas Negeri Jakarta.
Ubedilah memandang kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dampak langsung yang mempersulit posisi strategis Indonesia di kancah global. Respons atas kritik tajam tersebut kemudian muncul dari pihak otoritas yang menangani kemiskinan di tingkat pusat.
Budiman Sudjatmiko selaku Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI memberikan tanggapan bahwa kritik tersebut sebaiknya dihadapi dengan dialog. Ia menilai pernyataan Ubedilah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu direspons melalui perdebatan publik secara terbuka.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Ubed tentang Pak Prabowo, Pak Gibran beban bangsa membawa cacat bawaan, bagi saya adalah sebuah undangan untuk diskusi yang menarik. Tidak selayak dilaporkan, layak untuk diperdebatkan," kata Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI.
Budiman menegaskan bahwa pendekatan kriminalisasi tidak tepat dalam merespons pandangan akademis tersebut. Ia memandang hal tersebut sebagai ajakan untuk melakukan debat yang sehat demi perkembangan demokrasi di Indonesia.
