Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penggerak utama ekonomi regional di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah pada Senin (20/4/2026). Langkah transformasi ini bertujuan mengalihkan fungsi BPD dari sekadar pengelola dana menjadi orkestrator aliran dana produktif.
Perubahan kondisi ekonomi global dan domestik menuntut institusi keuangan daerah untuk lebih proaktif. Dilansir dari Money, BPD diminta mengoptimalkan pembiayaan yang terukur guna menjaga keberlanjutan belanja pemerintah daerah sekaligus memicu produktivitas sektor riil secara berkelanjutan.
Ketua Umum ASBANDA, Agus H Widodo, menegaskan bahwa peran tradisional BPD kini sudah tidak mencukupi kebutuhan pembangunan. Ia menekankan perlunya perubahan fundamental dalam operasional bank milik daerah tersebut.
"Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan," ujar Agus H Widodo, Ketua Umum ASBANDA.
Agus menambahkan bahwa BPD memiliki keunggulan struktural berupa pemahaman mendalam terhadap karakteristik ekonomi lokal. Posisi unik ini seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.
"BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil," tegas Agus H Widodo, Ketua Umum ASBANDA.
Salah satu instrumen strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah. Skema ini diarahkan untuk memperkuat layanan publik, sektor kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan UMKM agar tercipta efek pengganda bagi ekonomi lokal.
"Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek," jelas Agus H Widodo, Ketua Umum ASBANDA.
Terkait regulasi, ASBANDA telah mengusulkan kebijakan pembiayaan sektor publik yang lebih presisi kepada regulator. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung optimalisasi pembiayaan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.
"Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent," tegas Agus H Widodo, Ketua Umum ASBANDA.
Transformasi BPD akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penguatan tata kelola, inovasi pembiayaan produktif, dan pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi. Agus menilai keberhasilan BPD tidak lagi hanya dilihat dari angka neraca keuangan semata.
"Menurutnya, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata," terang Agus H Widodo, Ketua Umum ASBANDA.
Pengelolaan aliran dana yang efektif dianggap menjadi kunci masa depan ekonomi daerah. Hal ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pembangunan hanya pada besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkas Agus H Widodo, Ketua Umum ASBANDA.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dalam pembangunan. Menurutnya, BPD merupakan bagian dari tim besar yang harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung investasi daerah.
"Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.
