Pemerintah Targetkan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Capai 99,5 Persen

Pemerintah Indonesia mematok target ambisius untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga menyentuh angka 99,5 persen dari total pekerja di seluruh penjuru negeri. Target besar ini mencakup perlindungan bagi pekerja miskin, masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, hingga kelompok rentan pada Jumat (8/5/2026).

Langkah strategis tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial dan tekanan ekonomi yang menghantui para pekerja. Berdasarkan data yang dilansir dari Money, jaminan sosial ketenagakerjaan diposisikan sebagai fondasi utama penopang kesejahteraan keluarga pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, memberikan penegasan mengenai tingginya risiko ekonomi yang dihadapi oleh kelompok pekerja informal saat ini. Ia menyoroti potensi kemiskinan baru yang muncul akibat hilangnya pendapatan secara mendadak.

ÔÇ£Pekerja rentan memiliki risiko sosial ekonomi yang sangat tinggi. Apabila mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarganya berpotensi terperosok ke dalam kemiskinan baru,ÔÇØ ujar Cak Imin di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Ketua Umum PKB tersebut juga menambahkan bahwa kehadiran program ini berfungsi sebagai instrumen vital untuk menjamin keberlanjutan hidup anggota keluarga yang ditinggalkan atau terdampak musibah kerja.

ÔÇ£Karena itu, program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi jaring pengaman penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga mereka,ÔÇØ lanjut dia.

Pemerintah mengantisipasi jatuhnya status ekonomi masyarakat ke level kemiskinan yang lebih dalam melalui program jaminan sosial. Intervensi negara melalui BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu menjaga standar hidup layak bagi masyarakat.

ÔÇ£Hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak,ÔÇØ katanya.

Hingga periode berjalan, BPJS Ketenagakerjaan telah mencatatkan kepesertaan sebanyak 47,4 juta pekerja secara nasional. Dari angka tersebut, terdapat 6,7 juta pekerja rentan yang iurannya disokong melalui skema kolaborasi APBD, APBDes, serta pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menginstruksikan penguatan kolaborasi lintas sektor guna mengejar target perlindungan yang lebih luas. Ia memandang sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sebagai kunci keberhasilan program.

"BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemerintah daerah, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam Gerakan Perlindungan 10 juta pekerja rentan terlindungi,ÔÇØ ujar Saiful.

Lembaga ini terus menggalang dukungan dari berbagai kementerian hingga tingkat kepala daerah untuk menyukseskan inisiatif nasional tersebut. Gerakan ini dipandang sebagai pilar penguatan sistem perlindungan sosial di tingkat nasional.

ÔÇ£Kami mengajak Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah dan seluruh pihak terkait dalam Gerakan 10 juta Pekerja Rentan Terlindungi. Gerakan ini merupakan bagian dari penguatan perlindungan sosial nasional,ÔÇØ lanjut dia.

Sebagai bentuk optimalisasi layanan, Saiful menekankan peran strategis kementerian koordinator dalam menyatukan gerak langkah antarlembaga. Dukungan dari pengambil kebijakan tertinggi sangat diperlukan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan.

ÔÇ£Kami berharap Bapak Menko PM dapat menjadi pengarah dalam sinergi nasional pengentasan kemiskinan dan perlindungan pekerja rentan ini,ÔÇØ jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah memberikan apresiasi melalui Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award 2026 kepada instansi yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap kesejahteraan pekerja.