Pemerintah Indonesia menargetkan kontribusi industri pengolahan atau manufaktur mencapai 28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2045 mendatang. Sasaran ini merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana disampaikan dalam forum diskusi di Jakarta pada Kamis (30/4/2026).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dilansir dari Ekonomi, realisasi kontribusi sektor ini pada 2025 telah mencapai 19,07 persen terhadap PDB.
Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 18,98 persen dan tahun 2023 di level 18,67 persen. Pada 2025, pertumbuhan sektor manufaktur tercatat menyentuh 5,4 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
"Baru saat ini industri manufaktur melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini indikasi bagus sekali," kata Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain pertumbuhan angka, sektor ini juga dilaporkan telah menyerap 20,31 juta tenaga kerja atau setara dengan 13,86 persen dari total pekerja nasional. Susiwijono menambahkan bahwa Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia terus berekspansi selama delapan bulan terakhir hingga mencapai level 53,8 pada Februari 2026.
"Dinamika global pun berpengaruh terhadap industri manufaktur dari segala sisi," kata Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah diidentifikasi sebagai hambatan utama yang mengganggu rantai pasok, meningkatkan harga bahan baku, biaya logistik, hingga mempengaruhi suku bunga dan nilai tukar. Dari sisi permintaan, konflik tersebut turut menekan daya beli masyarakat serta permintaan pasar ekspor global.
"Artinya kita harus antisipasi worst case ke depan," ujar Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Fokus saat ini mencakup pemberian insentif fiskal, deregulasi, hingga penyelesaian kendala operasional bagi pelaku usaha di lapangan.
"Di Satgas ini, kami telah selesai membahas terkait dengan penyelesaian atas dampak [gejolak geopolitik] terhadap bahan baku plastik dan LPG. Ini kalau masih berkepanjangan situasi geopolitik global," ujar Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Upaya pencapaian target jangka panjang juga diperkuat melalui program hilirisasi. Pada Rabu (29/4/2026), Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peletakan batu pertama untuk 13 proyek hilirisasi tahap II yang mencakup pengembangan kilang dan fasilitas pendukung rantai pasok nasional.
Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB, Warih Andang Tjahjono, menekankan pentingnya Indonesia mengadopsi model keberhasilan industri dari negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Jerman yang memiliki kontribusi manufaktur di atas 27 persen.
"Pertama, konsistensi kebijakan pemerintah yang pro investasi dan konsisten untuk pengembangan sektor prioritas nasional," kata Warih Andang Tjahjono, Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB.
Warih merekomendasikan lima langkah strategis, termasuk penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi transparan, dukungan finansial tepat sasaran, penguatan infrastruktur energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memperkuat daya saing industri nasional.
