Pemerintah Indonesia menjadwalkan peluncuran skema insentif pajak baru untuk kendaraan listrik murni berbasis baterai nikel yang ditargetkan mulai berjalan pada awal Juni 2026. Kebijakan ini bertujuan memperkuat hilirisasi industri nikel nasional sekaligus meningkatkan penyerapan sumber daya alam domestik, seperti dilansir dari Detik Oto.
Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa fokus utama bantuan fiskal ini diberikan kepada Battery Electric Vehicle (BEV) melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah. Saat ini, pemerintah masih mematangkan formulasi persentase pemotongan pajak yang paling efektif untuk diterapkan di pasar.
"PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (5/5/2026).
Perbedaan besaran subsidi akan ditentukan oleh jenis teknologi baterai, dengan prioritas utama diberikan pada kendaraan yang menggunakan komponen nikel. Hal ini dirancang agar ekosistem kendaraan listrik di Indonesia memiliki keterkaitan kuat dengan cadangan mineral lokal.
"Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," tambah Purbaya.
Purbaya menekankan bahwa insentif yang lebih besar bagi baterai berbasis nikel merupakan langkah strategis untuk memastikan industri hulu hingga hilir tetap kompetitif di pasar global. Keputusan ini juga diambil untuk menghadapi tantangan pasar internasional yang mulai beralih ke material alternatif.
"Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kita kepakai," jelas Purbaya.
Pemerintah juga berupaya memulihkan citra industri baterai Indonesia yang sempat diragukan oleh pihak asing mengenai keberlanjutan teknologinya. Purbaya menyoroti pentingnya pembuktian bahwa nikel Indonesia tetap menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi hijau dunia.
"Dulu saya baca di Economist, judulnya apa? Mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang. Karena China pakai bukan nikel, kita balik sekarang, nikelnya kita pakai, biar punya kita nikelnya bisa kepakai, dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan," tegas Purbaya.
Pada tahap awal implementasi, pemerintah mengalokasikan kuota untuk 200.000 unit kendaraan listrik yang terdiri dari masing-masing 100.000 unit motor dan mobil listrik. Untuk sektor roda dua, besaran subsidi telah ditetapkan senilai Rp 5 juta per unit, sementara besaran untuk kategori mobil masih dalam tahap pembahasan intensif.
