Skor TKA 2025 Rendah Ancam Pemanfaatan Bonus Demografi Indonesia

Skor TKA 2025 Rendah Ancam Pemanfaatan Bonus Demografi Indonesia
Foto: Ilustrasi Skor TKA 2025 Rendah Ancam Pemanfaatan Bonus Demografi Indonesia.

Kualitas modal manusia Indonesia menghadapi tantangan besar setelah rilis data Tes Kompetensi Akademik (TKA) SMA 2025 pada April 2026 menunjukkan capaian literasi dan numerasi yang rendah. Kondisi ini memicu peringatan mengenai potensi kegagalan pemanfaatan bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada 2030-2040.

Data hasil TKA SMA 2025 mencatat rata-rata nilai Matematika nasional hanya berada di angka 36,1. Sementara itu, skor untuk mata pelajaran Bahasa Inggris tercatat lebih rendah yakni di angka 24,93, yang dilansir dari Nasional sebagai indikator fundamental lemahnya daya saing siswa.

Rendahnya capaian akademik ini menjadi paradoks di tengah proyeksi bahwa 70 persen penduduk Indonesia akan berada pada usia produktif dalam waktu dekat. Lemahnya logika formal dan kemampuan pemecahan masalah tercermin dari nilai numerasi yang tidak kunjung beranjak dari standar minimal.

Laporan Bank Dunia mengenai Human Capital Index turut menekankan bahwa produktivitas ekonomi masa depan sangat bergantung pada investasi pendidikan saat ini. Skor literasi dan numerasi Indonesia tercatat stagnan dalam dua dekade terakhir, selaras dengan tren skor PISA sejak tahun 2000.

"Bagaimana mungkin kita mengharapkan bonus demografi menjadi mesin pertumbuhan jika mayoritas penduduk usia produktif kita hanya mampu mengisi pos pekerjaan rendah akibat ketertinggalan kompetensi akademik?" tulis laporan tersebut sebagaimana dikutip dari Nasional.

Kegagalan dalam membangun ekosistem pembelajaran kognitif dinilai menjadi akar persoalan utama. Meskipun kurikulum telah menekankan Higher Order Thinking Skills (HOTS), implementasi di lapangan masih didominasi budaya hafalan konseptual dibandingkan pemahaman mendalam secara praktis.

Faktor lain yang disoroti adalah ketimpangan distribusi kompetensi guru secara struktural di berbagai wilayah. Kebijakan pendidikan dianggap terlalu sering fokus pada perubahan administratif dan nomenklatur kurikulum tanpa dibarengi investasi serius pada pengembangan kapasitas tenaga pendidik yang berkelanjutan.

Pemerintah didesak untuk melakukan reorientasi kebijakan dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur kognitif dan profesionalisme guru yang terukur. Tanpa langkah konkret, jutaan penduduk usia produktif dikhawatirkan tidak terserap pasar kerja modern dan justru menjadi beban sosial akibat kemiskinan struktural.

Prediksi terhadap hasil TKA SMP tahun 2026 diperkirakan tidak akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan potret buram capaian SMA tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kedua jenjang pendidikan tersebut masih berpijak pada ekosistem pembelajaran yang sama.

Artikel terkait

Rekomendasi