Rancangan undang-undang di Senat Amerika Serikat masih mengalami kebuntuan akibat perbedaan kepentingan antara industri perbankan dan kripto. Konflik utama berpusat pada aturan imbal hasil stablecoin yang diusulkan dalam regulasi tersebut.
Proposal yang didorong oleh Senator Thom Tillis melarang pihak ketiga, seperti bursa kripto, untuk menawarkan pembayaran imbal hasil stablecoin. Langkah ini memicu penolakan keras dari kedua sektor keuangan tersebut.
Pihak perbankan khawatir ketentuan imbal hasil ini dapat memicu pelarian dana simpanan dari rekening tabungan konvensional. Di sisi lain, industri kripto melihat larangan tersebut sebagai ancaman besar bagi kelangsungan bisnis utama mereka.
Draf perjanjian yang ditujukan untuk menyudahi perselisihan pengawasan kripto ini rencananya dirilis secara publik. Namun, rencana peluncuran draf pekan ini menghadapi hambatan setelah perwakilan bank menolaknya.
Dilansir dari Investortrust, kebuntuan legislasi ini terjadi pada undang-undang yang tertunda sejak DPR meloloskan Undang-Undang CLARITY. RUU struktur pasar kripto Senat ini dirancang untuk mengatur bagaimana dua pengawas pasar utama negara mengelola sektor digital.
Pemerintah AS melalui Gedung Putih bahkan telah memediasi pertemuan hingga tiga kali untuk mempertemukan kedua kelompok. Kendati demikian, kesepakatan formal mengenai regulasi ini masih belum berhasil dicapai.
Thom Tillis menyatakan tetap membuka ruang untuk merevisi proposal tersebut demi mencapai titik temu negosiasi. Kebijakan anti-penghindaran pajak disebut telah menunjukkan kemajuan, namun formula hukum seputar penegakan masih terus digodok.
Pertemuan mediasi keempat akan segera dijadwalkan oleh pemerintah jika perselisihan ini terus berlanjut. Langkah ini diambil untuk mengumpulkan kembali para pelaku industri perbankan dan kripto guna menuntaskan poin-poin kesepakatan terakhir.
