Kinerja ekonomi nasional pada awal tahun 2026 menunjukkan sinyal positif yang cukup kuat. Dikutip dari Detik Travel, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2026 berhasil mencapai angka 5,61 persen secara tahunan atau year on year.
Capaian ini mencerminkan fondasi perekonomian domestik yang tetap kokoh meskipun berada di tengah ketidakpastian kondisi global. Sektor pariwisata menjadi salah satu motor penting dalam mendukung perolehan devisa negara.
Sektor ini bergerak sangat dinamis sepanjang tahun 2025 dengan mencatatkan 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman. Selain itu, pergerakan wisatawan nusantara atau wisnus juga menembus angka 1,2 miliar perjalanan.
Geliat positif tersebut terus berlanjut pada awal tahun 2026. Data terbaru menunjukkan terdapat 3,44 juta kunjungan wisman serta 319 juta perjalanan wisnus yang telah terlaksana.
Tingginya mobilitas ini membuktikan bahwa kepercayaan para pelancong terhadap destinasi di Indonesia semakin menguat. Pemerintah kini menyiapkan kontribusi pariwisata agar setara dengan komoditas ekspor utama nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi domestik dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026.
"Nah untuk target pertumbuhan ekonomi 8 persen, target kontribusi daripada sektor pariwisata adalah 5 persen terhadap GDP nasional dengan perolehan devisa diharapkan 39,4 miliar dollar AS. Kalau angkanya ini setara dengan ekspor utama Indonesia yaitu batubara dan sawit. Maka ini adalah domestic engine of growth yang harus kita pacu," ungkap Menko Airlangga.
Pemerintah saat ini tengah memperkuat paradigma baru untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Terdapat sejumlah langkah strategis yang kini sedang diorkestrasi.
Langkah pertama berfokus pada penguatan sumber daya manusia atau SDM pariwisata. Program ini berjalan melalui pelatihan, pendidikan vokasi, sertifikasi, serta peningkatan kapasitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Upaya tersebut bertujuan menciptakan tenaga kerja pariwisata yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan global. Langkah kedua meliputi perbaikan ekosistem pada setiap destinasi wisata.
Perbaikan ini mencakup standardisasi keselamatan destinasi, peningkatan aksesibilitas, konektivitas, serta perluasan penerapan Bebas Visa Kunjungan bagi negara pasar potensial. Pemerintah juga mendorong penguatan peran Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata.
Optimalisasi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus atau BUPP KEK juga terus dipacu. Selain itu, Indonesia Quality Tourism Fund dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan di luar APBN.
Langkah ketiga adalah penguatan infrastruktur pariwisata nasional. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 11 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan 37 bandara internasional baru untuk mempercepat konektivitas.
Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa kawasan ASEAN memiliki potensi yang sangat besar. Negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia bahkan mampu menarik lebih dari 35 juta wisatawan mancanegara setiap tahun.
Melalui kebijakan bebas visa kunjungan, Indonesia membidik tambahan peningkatan kunjungan wisman hingga 2,5 juta. Sasaran awal kebijakan ini mencakup negara Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Selandia Baru, Kazakhstan, Belarus, dan Makau.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kunjungan dari warga permanent resident Singapura. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun disiapkan sebagai pintu gerbang utama wisata regional tersebut.
Akselerasi single platform perizinan event juga terus dilakukan untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan berskala internasional. Langkah ini dipadukan dengan promosi pariwisata berbasis film destinasi untuk branding yang efektif.
"Saya berharap dengan kolaborasi seluruh pihak kita bisa sama-sama meningkatkan standard keamanan destinasi, memperkuat konektivitas dan aktivitas destinasi wisata, integrasi perencanaan dari tujuan pariwisata, promosi dan branding dari destinasi pariwisata, dan terkait dengan pelatihan dan sertifikasi."
