Sejumlah program pendidikan yang digulirkan pemerintah dinilai belum mampu menjangkau anak-anak dari kelompok marjinal di Jakarta Utara sepenuhnya. Pendiri Sekolah Darurat Kartini, Sri Irianingsih dan Sri Rossyati, menyoroti hambatan administratif yang dialami para siswa pada Selasa (21/4/2026).
Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, anak-anak yang didampingi oleh kedua pendiri tersebut mayoritas tidak memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran. Ketiadaan administrasi ini membuat mereka kesulitan mengakses program bantuan pangan serta pendidikan formal.
Sri Rossyati menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat yang pernah dibahas bersama pihak terkait belum memberikan dampak bagi para siswanya. Hambatan utama tetap tertuju pada ketiadaan surat-surat resmi kependudukan yang menjadi syarat utama penerima manfaat.
"Murid kami satu pun enggak ada yang dapet," ujar Ibu Rossi saat ditemui Kompas.com pada Selasa (21/4/2026).
Rossy mengungkapkan bahwa dirinya sempat memberikan masukan terkait sasaran program tersebut agar menyasar warga miskin. Menurutnya, sekolah rakyat harus menjadi pintu bagi anak-anak jalanan untuk mendapatkan identitas hukum secara otomatis.
"Siapa saja yang boleh ikut sekolah rakyat, ya saya bilang tentu yang orang miskin, yang enggak punya akta apa itu masuk situ nanti dia langsung bisa dapet akta," katanya.
Kekecewaan muncul terkait implementasi kebijakan di tingkat operasional. Meskipun visi pimpinan negara dianggap positif, kendala teknis di lapangan seringkali menghambat pemerataan bantuan tersebut bagi rakyat kecil.
"Presidennya kan baik, mikir kebijakan itu baik, cuma yang di bawahnya ini secara praktiknya enggak," tuturnya.
Selain masalah akses sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut belum dirasakan oleh murid-murid di Sekolah Darurat Kartini. Rossy mencatat adanya proses pendataan di awal yang tidak berlanjut pada realisasi bantuan.
"MBG dicatat duluan, sekarang enggak dapet," ungkapnya.
Meski tidak mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah, pihak sekolah tetap berupaya memenuhi gizi para siswa secara mandiri. Ia memastikan kebutuhan makan murid masih bisa ditanggulangi dengan dana pribadi.
"Enggak apa-apa wong saya punya uang kok untuk kasih makan mereka," ujarnya.
Persoalan akta kelahiran menjadi masalah klasik yang sulit diurai karena kondisi keluarga siswa yang tidak memiliki surat nikah resmi. Hal ini menciptakan lingkaran setan administratif yang terus menjerat akses pendidikan anak-anak jalanan.
"Lha, akta (kelahiran) memang tidak punya, kenapa dipaksa-paksa? Orang mereka tidak menikah (secara resmi) kok. Bilangnya saja menikah, tapi tidak ada suratnya, ya tidak bisa (mengurus akta)," tegasnya.
Biaya operasional untuk mengikuti ujian tingkat nasional juga menambah beban finansial sekolah yang berdiri sejak 1990 tersebut. Setiap siswa harus menanggung biaya yang cukup besar hanya untuk mendapatkan pengakuan kelulusan.
Biaya tinggi juga ditemukan pada sektor sertifikasi keterampilan yang menjadi program unggulan di sana. Upaya membekali siswa dengan keahlian menjahit atau mengelas terbentur harga sertifikat yang mencapai angka belasan juta rupiah.
"Sertifikasi mahal, 600 dolar loh. Lah berapa sekarang? 600 dolar berapa ya sekarang? Berarti (sekitar) Rp 12 juta . Ya jelas saya enggak sanggup," imbuhnya.
Anak-anak dari kawasan kumuh tersebut dipandang sebagai aset negara yang membutuhkan dukungan konkret untuk berkembang. Harapan besar tetap tertuju pada pengakuan administratif bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem formal.
"Ini kan anak bangsa, ini aset negara," tambah Ibu Rossi.
