Akademisi Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Yuki M.A. Wardhana, menyoroti beban limbah akibat pariwisata massal di Bali yang mencapai 1,2 kilogram per wisatawan setiap harinya pada Selasa (14/4/2026). Data tersebut diperoleh melalui penghitungan metode tourist equivalent population untuk menentukan kebutuhan fasilitas kebersihan di kantong-kantong wisata.
Volume limbah yang signifikan ini menuntut kesiapan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah destinasi. Dilansir dari Detik Travel, Yuki menjelaskan bahwa angka rata-rata timbulan sampah tersebut dihitung berdasarkan durasi menginap para pelancong di akomodasi wisata.
"Metode tersebut akan menhitung sampah yang dihasilkan oleh wisatawan dalam satu hari penuh, beberapa data menyebutkan rata-rata wisatawan menghasilkan sampah sebanyak 0,6-1,2 Kg per guest night. Berdasarkan kalkulasi data wisatawan di wilayah-wilayah kantong wisatawan, dapat dihitung fasilitas yang perlu disediakan," ujar Yuki Wardhana, Akademisi SPPB Universitas Indonesia.
Penanganan masalah ini dianggap tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat sampah dalam jumlah banyak. Yuki menekankan bahwa efektivitas pengelolaan sangat bergantung pada proses pemilahan sejak dari sumbernya sebelum masuk ke tahap pemrosesan teknis.
"Belum ada satu pun teknologi di dunia yang bisa mengelola sampah tercampur tanpa dipilah. Jenis sampah menentukan teknologi apa yang akan digunakan," tegas Yuki Wardhana, Ketua Umum IESA.
Meskipun Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Pergub No. 97 Tahun 2018 tentang pembatasan plastik sekali pakai, limbah anorganik masih sering ditemukan di area perairan. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang saat ini baru mencakup sedotan, styrofoam, dan kantong belanja.
Yuki melihat adanya celah dalam kebijakan tersebut karena belum menyentuh jenis kemasan lain yang mendominasi pencemaran, seperti botol minuman dan sachet. Ia mengusulkan keterlibatan aktif dari sektor industri untuk bertanggung jawab atas sisa kemasan produk mereka.
"Penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) dapat diterapkan, dimana produsen harus dilibatkan mengelola sampah produknya," jelas Yuki Wardhana, Akademisi SPPB Universitas Indonesia.
Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan besar lainnya dalam membiayai sistem pengolahan limbah yang modern. Yuki menyarankan adanya penggabungan sumber dana dari berbagai pihak untuk menutupi tingginya biaya operasional pengelolaan lingkungan.
"Perlu blended finance atau kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Ini kebutuhan mendesak mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas," tutur Yuki Wardhana, Akademisi SPPB Universitas Indonesia.
Strategi jangka panjang yang ditawarkan mencakup penggunaan teknologi Waste to Energy guna mereduksi volume sampah di lahan TPA yang semakin terbatas. Selain itu, diperlukan investasi pada pendidikan karakter masyarakat agar memiliki kesadaran lingkungan yang lebih baik.
"Sampah itu adalah cost (biaya). Jika Bali ingin tetap menjadi destinasi dunia, maka investasi pada sistem pengolahan sampah bukan lagi pilihan, tapi keharusan," pungkas Yuki Wardhana, Akademisi SPPB Universitas Indonesia.
