Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau merosot hingga menyentuh angka Rp17.600. Lonjakan ini memicu kekhawatiran masyarakat karena berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok atau sembako.
Kondisi ini dipicu oleh ketidakpastian global akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Dilansir dari Suara, akademisi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Rijadh Djatu Winardi, menyebut situasi ini sebagai "perfect storm" atau badai yang sempurna akibat akumulasi tekanan global dan domestik.
Meskipun Presiden RI Prabowo Subianto beranggapan nilai tukar rupiah yang melemah tak akan berdampak pada masyarakat desa karena tidak memakai dolar untuk transaksi, namun pelemahan ini tetap memengaruhi kebutuhan bahan pokok masyarakat.
Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor seperti gandum dan kedelai. Ketika rupiah melemah, harga beli bahan baku tersebut membengkak sehingga produk turunan seperti tahu, tempe, roti, hingga mi instan bakal mengalami lonjakan harga signifikan.
Selain pangan impor, harga sayur-mayur di pasar domestik ikut naik karena biaya operasional transportasi dan logistik terkerek. Harga bahan bakar minyak (BBM) global diperdagangkan dalam dolar, sehingga ongkos kirim sembako dari produsen ke pasar menjadi lebih mahal.
Sektor pertanian juga terdampak melalui biaya produksi yang membengkak. Harga pupuk, obat-obatan, hingga suku cadang alat mesin pertanian (alsintan) rata-rata berasal dari komponen impor yang harganya mengikuti kurs dolar.
Kenaikan harga barang yang tidak dibarengi kenaikan pendapatan memaksa masyarakat kelas menengah ke bawah memutar otak. Banyak warga mulai mengurangi konsumsi atau beralih ke pangan yang lebih murah demi menyambung hidup.
Ancaman Terhadap UMKM dan Anggaran Negara
Sektor UMKM kini berada di ujung tanduk. Rijadh Djatu Winardi memaparkan empat konsekuensi serius bagi dunia usaha akibat kondisi ini.Pertama, biaya produksi melonjak bagi UMKM yang memakai bahan baku impor seperti kain atau bahan makanan. Kedua, beban utang membengkak bagi pelaku usaha yang memiliki pinjaman dalam dolar karena cicilan terasa jauh lebih berat.
Ketiga, sentimen investor menurun sehingga akses pendanaan bagi UMKM makin sulit karena modal ditarik ke instrumen dolar. Keempat, inflasi menekan konsumen yang membuat omzet UMKM, terutama sektor kuliner, berpotensi turun akibat pelanggan menahan pengeluaran.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi dilema besar karena pelemahan rupiah membuat subsidi energi untuk BBM dan listrik serta beban utang luar negeri membengkak. Kondisi ini dikhawatirkan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk sektor pendidikan atau kesehatan.
