Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty selama masa jabatannya berlangsung pada Selasa (12/5/2026). Langkah ini diambil untuk menjaga integritas serta melindungi aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindarkan pegawai pajak dari potensi penyalahgunaan wewenang. Purbaya menilai kebijakan pengampunan massal sering kali memicu praktik transaksional yang merugikan institusi, sebagaimana dilansir dari Suara.
"Kecuali ada perintah dari presiden, ya. Saya tidak akan menjalankan tax amnesty selama saya jadi menteri," ujar Purbaya pada Selasa (12/5/2026).
Penolakan terhadap kebijakan ini didasari pada kekhawatiran munculnya area abu-abu dalam regulasi perpajakan. Menurut Purbaya, ketidakjelasan aturan dalam program pengampunan sering kali membuat petugas di lapangan rentan terhadap tekanan maupun upaya penyuapan dari pihak luar.
"Selalu enggak black and white kan, ada grey area. Setelah selesai bertahun-tahun yang diperiksa orang pajak, jadi saya melindungi teman-teman di pajak," ujar Purbaya.
Melalui kebijakan ini, diharapkan para pegawai pajak dapat menjalankan tugasnya dengan lebih disiplin dan profesional. Purbaya menginginkan iklim kerja yang tenang bagi para bawahannya tanpa ada intervensi dari kebijakan pengampunan yang dinilai bisa memicu keresahan.
"Kita ke depan enggak akan menjalankan tax amnesty, kecuali diperintah bapak presiden, supaya Anda bisa bekerja dengan tenang," ucap Purbaya.
Purbaya mengakui bahwa program serupa di masa lalu memang mampu mendongkrak penerimaan negara secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, dampak jangka panjangnya dinilai sering memicu masalah hukum karena beberapa pegawai pajak sempat diperiksa pihak berwenang terkait isu pasca-program.
