Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah menampung puluhan ribu keluhan dari masyarakat. Fokus utama laporan tersebut berkaitan dengan pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 46 ribu aduan yang masuk melalui kanal khusus bernama Lapor Pak Purbaya. Seperti dikutip dari Suara, layanan ini diluncurkan tidak lama setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa platform komunikasi tersebut masih aktif digunakan untuk menjaring aspirasi publik. Penegasan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 yang berlangsung pada Minggu, 10 Mei 2026.
"Saya buka juga yang lapor pak menteri itu, masih berlaku," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Menkeu mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk kendala atau indikasi aktivitas ilegal di lingkungan kementeriannya. Ia menjamin setiap laporan yang valid akan mendapatkan respon tegas dari pemerintah.
"Kalau ada temuan-temuan dari masyarakat yang melihat ada kegiatan yang ilegal yang dibiarkan oleh Bea Cukai atau Pajak, lapor ke kami. Kami tindak itu terus," kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Dari total 46 ribu laporan yang diterima, Menkeu menyebutkan bahwa hampir seluruhnya telah diproses dan diselesaikan. Upaya ini dilakukan secara konsisten guna memperbaiki performa birokrasi di instansi keuangan negara tersebut.
"46 ribu laporan ke kita. Diam-diam kita jalan terus tuh. Jadi pakai channel itu untuk melaporkan segala kelemahan yang ada di Kementerian kita maupun di Negara, nanti kita bereskan semaksimal mungkin," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Layanan Lapor Pak Purbaya sendiri dirancang sebagai saluran transparan bagi warga yang menghadapi hambatan administratif maupun teknis terkait perpajakan dan kepabeanan. Masyarakat dapat mengirimkan keluhan mereka melalui nomor WhatsApp resmi di 0822-4040-6600.
