Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk membantu Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp 17.500 per dollar AS pada Selasa (12/5/2026). Langkah strategis ini dilakukan melalui intervensi pasar obligasi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah berencana memanfaatkan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk meredam lonjakan imbal hasil atau yield surat utang negara. Strategi ini diambil untuk memastikan aliran modal asing tetap bertahan di dalam negeri di tengah tekanan pasar keuangan global.
"Kita akan coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita masih banyak uang nganggur (Sisa Anggaran Lebih/SAL), kita intervensi bond market supaya yield-nya enggak naik terlalu tinggi," ujar Purbaya dikutip dari Kontan sebagaimana dilansir dari Money.
Upaya pengendalian imbal hasil ini diharapkan mampu menciptakan kondisi pasar yang kondusif bagi investor luar negeri. Purbaya menegaskan bahwa penguatan rupiah menjadi target utama dari intervensi pada instrumen surat berharga tersebut.
"Jadi kita kendalikan itu supaya asing enggak keluar, atau (berpotensi) masuk kalau yield-nya membaik, sehingga rupiah akan menguat," jelas Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah mengklaim telah melakukan simulasi matang menghadapi risiko pelemahan mata uang yang signifikan. Penyesuaian asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut telah mengantisipasi kondisi nilai tukar saat ini.
"Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya sudah di atas APBN untuk rupiahnya, gak jauh sama yang sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman," jelas Purbaya, Menteri Keuangan.
Kementerian Keuangan tetap memercayakan otoritas moneter sepenuhnya kepada Bank Indonesia untuk memimpin pemulihan nilai tukar. Koordinasi antarlembaga terus diperkuat demi memastikan efektivitas kebijakan di lapangan.
"Kita serahkan ke ahlinya, Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan (rupiah) dengan baik," ungkap Purbaya, Menteri Keuangan.
