Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesiapan untuk memotong anggaran kementerian atau lembaga yang terbukti menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia pada Selasa (12/5/2026). Langkah tegas ini diambil merespons keluhan investor Swiss yang kesulitan menanamkan modal meski perjanjian dagang IEU-CEPA telah berlaku.
Hambatan birokrasi bagi pemodal asing tersebut mencuat dalam acara International Seminar On Debottlenecking Channel yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, terdapat lebih dari 150 perusahaan asal Swiss yang saat ini berencana menambah nilai investasi mereka di tanah air.
Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zehnder, menyoroti ketidakjelasan prosedur bagi sektor swasta negaranya yang ingin masuk ke pasar domestik. Ia mempertanyakan titik kontak resmi yang bisa melayani ketertarikan investasi dalam skala besar tersebut.
"Saya mewakili dari sektor swasta, di mana titik masuknya? Kemana kami harus menyampaikan masalah ini? Karena banyak perusahaan kami yang datang menyatakan ketertarikannya untuk investasi bernilai cukup besar. Kita harus pergi ke mana?," kata Olivier kepada Purbaya, Selasa (12/5/2026).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan meminta agar laporan hambatan disampaikan secara mendetail agar bisa ditindaklanjuti secara konkret. Purbaya menjanjikan adanya diskusi lebih lanjut untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi para investor.
"Tentu saja, keluhan tersebut harus konkret sehingga kami dapat menghubungi kembali pelapor dan berdiskusi lebih lanjut tentang masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, melalui diskusi tersebut, kami dapat memberikan umpan balik yang lebih baik," jawab Purbaya.
Purbaya menekankan bahwa posisinya saat ini memungkinkan untuk melakukan intervensi langsung terhadap kementerian atau lembaga yang bekerja lamban dalam memproses investasi. Ia menegaskan akan mendorong semua pihak untuk bekerja ekstra keras dalam menyelesaikan hambatan yang ada.
"Kalau implementasinya lambat, beri tahu saya. Saya akan dorong semua orang untuk bekerja keras. Saya sekarang berada di posisi yang lebih lebih kuat dibandingkan jabatan saya sebelumnya. Karena sekarang saya memiliki budget power," ungkap Purbaya.
Kewenangan dalam mengelola anggaran menjadi instrumen utama Purbaya untuk memastikan efektivitas birokrasi dalam melayani sektor usaha. Penegasan ini menjadi peringatan bagi jajaran menteri yang tidak kooperatif dalam menangani kendala investasi.
"Semua kementerian, semua menteri yang memperlambat permasalahan yang kita hadapi ini, saya bisa mengurangi budget mereka," tutur Purbaya.
